Djoko Susilo Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 32 Miliar

"Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi hukuman 5 tahun," ujar Jaksa Pulung Rinandoro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Djoko dinilai telah mengarahkan proyek simulator SIM agar dimenangi oleh PT Citra Mandiri Metalindo Abadi yang dipimpin oleh Budi Susanto. Djoko mengetahui penggelembungan harga atau mark up proyek simulator ujian SIM R2 dan R4.

Untuk menindaklanjuti kesepakatan mengenai harga tersebut, Budi memerintahkan Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang untuk menyusun HPS bersama-sama dengan anggota panitia lelang, Ni Nyoman Suartini. HPS disusun dengan menggelembungkan harga.

Setelah digelembungkan, HPS yang disusun Sukotjo ini diserahkan kepada Ketua Panitia Lelang proyek, AKBP Teddy Rusmawan. Wakil Kepala Korlantas Porli Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo selaku pejabat pembuat komitmen proyek (PPK) kemudian menyetujui HPS tersebut. Djoko kemudian menerima uang Rp 32 miliar dari pemenang proyek simulator SIM, yakni Direktur PT CMMA Budi Susanto.

Seperti diketahui, mantan Gubernur Akpol itu dituntut 18 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dari KPK. Djoko juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara. Kerugian keuangan negara dalam proyek ini sebesar Rp 121,830 miliar.

Djoko juga dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang pada kurun waktu 2003-2010 dan 2010-2012. Perbuatan itu dilakukan Djoko dengan menyamarkan hartanya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta kekayaan Djoko dianggap tidak sesuai dengan profilnya sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri.