Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Yakin Suap SKK Migas Tak Terkait Konvensi

Kompas.com - 15/08/2013, 23:28 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Komite Konvensi Partai Demokrat Rully Charis berkeyakinan bahwa pendanaan konvensi calon presiden dari Partai Demokrat berasal dari sumber yang halal. Ia justru menganggap semua pemberitaan miring yang mengarah pada pendanaan tersebut sangat spekulatif dan tak memiliki dasar yang kuat.

"Sangat spekulatif, kita sama-sama tidak tahu siapa sumbernya. Mengomentari tanpa sumber yang jelas sama saja membodohi. Itu hanya berita sumir dan bias," kata Rully seusai menghadiri rapat internal anggota komite konvensi yang digelar di Wisma Kodel, Jakarta, Kamis (15/8/2013).

Rully mengaku dia mendapat informasi dari sejumlah media massa yang menduga ada kaitan antara kasus suap di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan salah satu anggota komite, Wisnu Wardhana.

Namun, Rully mengatakan sejak anggota komite diumumkan, Wisnu belum pernah hadir dalam semua pertemuan. Bahkan, ujar dia, Wisnu juga tak hadir ketika semua anggota komite diundang ke kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas.

Sepengetahuan Rully, Wisnu tak hadir karena tengah berada di Amerika Serikat untuk suatu keperluan. Meski demikian, Rully berpendapat bahwa dugaan yang mengaitkan Wisnu dengan suap di SKK Migas dan pendanaan konvensi sangat irasional.

"Bahkan kami belum pernah bertemu. Logikanya saja tidak masuk, melewatkan sekian banyak (pihak) hanya untuk memberikan uang ke Demokrat. Ini hanya opini yang dibentuk, irasional," tepis Rully.

Sebelumnya, mencuat dugaan kasus suap yang melibatkan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini memiliki kaitan dengan Komite Konvensi Partai Demokrat. PT Kernell Oil, Pte, Ltd, yang diduga memberikan suap tersebut disinyalir dimiliki oleh Wisnu Wardhana, yang merupakan anggota komite tersebut.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com