Diragukan Jaga Konstitusi, Ini Komentar Patrialis

JAKARTA, KOMPAS.com — Patrialis Akbar resmi menjadi hakim konstitusi. Namun, berbagai pihak menilai Patrialis tidak layak untuk menjaga konstitusi. Bagaimana tanggapan Patrialis?

Patrialis merasa layak berada di Mahkamah Konstitusi. Alasannya, ia bergelar doktor ilmu hukum, terlibat dalam perubahan konstitusi, hingga menjadi pengajar hukum tata negara di beberapa perguruan tinggi.

"Konstitusi bagian dari hidup saya," kata Patrialis seusai pengambilan sumpah hakim konstitusi di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Selain Patrialis, ikut diambil sumpahnya dua hakim konstitusi lain, yakni Maria Farida Indrati dan Akil Mochtar. Patrialis menggantikan Achmad Sodiki yang habis masa jabatannya. Adapun masa jabatan Maria dan Akil diperpanjang.

Patrialis juga merasa terbiasa dengan pekerjaan di MK. Pasalnya, ketika masih menjadi anggota DPR, ia mengaku selalu diutus DPR untuk menangani uji UU di MK.

Setelah dilantik, langkah pertama, mantan Menteri Hukum dan HAM itu akan menyesuaikan diri dengan internal MK. Setelah itu, Patrialis akan menjalankan tugas dan kewenangan di MK. Masa jabatan Patrialis akan habis pada 2018.

"Enggak ada gerakan pribadi. Kita harus betul-betul konsisten, jangan sampai MK masuk ke wahana politik. Hakimnya harus negarawan, tidak boleh berpihak pada siapa pun," pungkas Patrialis.

Seperti diberitakan, LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK (Koalisi-MK) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait penetapan Patrialis sebagai hakim konstitusi. Presiden dianggap melanggar UU MK dengan tidak terlebih dulu memublikasikan calon sebelum penetapan.

Di luar masalah prosedur, mereka juga mengaitkan dengan kinerja Patrialis selama menjabat Menteri Hukum dan HAM. Sorotan tajam ketika itu ialah skandal sel mewah Artalyta Suryani alias Ayin hingga obral remisi bagi koruptor.