Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Malam Ini, Komite Konvensi "Kenalan" dengan SBY

Kompas.com - 12/08/2013, 12:01 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sesaat setelah resmi diumumkan, Komite Konvensi Partai Demokrat akan menggelar rapat dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor, Senin (12/8/2013) malam. Komite akan berkonsultasi dengan SBY sebagai pimpinan tertinggi partai.

"Baru nanti malam akan ketemu dengan ketua majelis tinggi, perkenalan dan penjelasan tentang yang tadi malam dikatakan," ujar Sekretaris Komite Konvensi Partai Demokrat Suaidi Marasabessy saat dihubungi Senin siang.

Suaidi mengatakan, rapat malam nanti akan membahas soal mekanisme pelaksanaan konvensi hingga kewenangan komite konvensi. Selain itu, Suaidi menuturkan, SBY nanti juga akan menyerahkan 10 nama calon peserta konvensi yang sudah diundang Majelis Tinggi.

"Nama-nama itu sampai sekarang belum diserahkan, baru nanti malam. Tapi, dari semua orang itu, masih bisa saja ada yang tidak mau maju, makanya baru akan diumumkan sampai mereka sudah menyatakan diri mau ikut konvensi," ungkap Suaidi.

Mantan Kepala Staf Umum TNI ini menuturkan, setelah rapat dengan SBY nanti malam, panitia konvensi juga akan melakukan rapat internal komite keesokan harinya. Hal ini dilakukan untuk mengejar target pengumuman peserta konvensi pada akhir Agustus 2013 ini.

Seperti diketahui, Partai Demokrat sudah mengumumkan komite konvensi capres pada Minggu (11/8/2013) malam. Jajaran panitia konvensi terdiri dari 10 orang dari eksternal dan tujuh anggota Partai Demokrat. Panitia konvensi akan dipimpin oleh mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni selaku Ketua Komite Konvensi.

Selain itu, Wakil Komite Konvensi dijabat oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrachman Ruki. Dari pihak internal, yakni Suaidi Marasabessy, dipercayakan sebagai Sekretraris Komite Konvensi dan Bendahara Komite Konvensi sebagai Bendahara Komite Konvensi.

Anggota lainnya ialah Effendi Ghazali (pakar komunikasi politik), Margiono (Ketua Umum PWI Pusat), Soegeng Sarjadi (peneliti senior), TP Rahmat (pengusaha, mantan Dirut PT Astra), Christianto Wibisono (analis bisnis), Indrawati Sukadis (anggota Komisi V DPR dari Fraksi Demokrat), Didi Irawadi Syamsuddin (anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat), Hinca Panjaitan (Ketua DPP Partai Demokrat), Wisnu Wardhana (penguasaha), Putu Suasta MA (Ketua Pemenangan Pemilu Partai Demokrat), Humprey Djemat (advokat), Charis Rully (Direktur Pemasaran Perum LKBN Antara), dan Vera Febryanty (anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com