Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hikmahbudhi: Menag Terlalu Cepat Menyimpulkan

Kompas.com - 05/08/2013, 23:36 WIB
Ummi Hadyah Saleh

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) menilai pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait ledakan yang terjadi di Vihara Ekayana, Jakarta Barat, sangat kontroversial.

Menurut Ketua Hikmahbudhi, Adi Kurniawan, terlalu dini jika menteri agama menyimpulkan ledakan di Vihara Ekayana terkait kasus Rohingnya Myanmar.

"Pertanyaan Bapak Menteri sangat kontroversial, karena menurutnya (Suryadharma Ali) di dalam serpihan (sisa ledakan) tertulis pernyataan balas dendam dari sekelompok orang, dan terlalu cepat untuk menyimpulkan," kata Adi seusai jumpa pers, di Sekretariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Jakarta Pusat, Senin (5/8/2013).

Lebih lanjut Adi mengimbau agar umat Buddha Indonesia tidak terpancing insiden ini dan tetap menjaga ketenangan.

"Umat Buddha diharapkan terus mengevaluasi, mencari persoalan di mana letak masalahnya dan jangan sampai terpancing," ucap Adi.

Menurut Adi, ajaran Buddha tidak mengenal kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ajaran Buddha justru menganjurkan kejahatan dibalas dengan kebaikan.

"Jika melakukan perlawanan frontal, bisa memperkeruh suasana. Maka kami mengimbau umat Buddha jangan sampai terprovokasi," tambah Adi.

Sementara itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Parlindungan Simarmata menyatakan sependapat bahwa ledakan di Vihara Ekayana bukan merupakan bentuk balas dendam atas masalah etnis Rohingya di Myanmar.

"Ini cuma provokasi, saya menyesalkan perkataan menteri agama. Jika polisi yang menyampaikan itu wajar, tetapi kali ini menteri agama yang mengatakan, itu bisa menjadi hal yang tidak lazim," kata Parlindungan.

Sebelumnya, Menteri Agama Suryadharma Ali dalam keterangan pers, Senin (5/8/2013) mengatakan terdapat hubungan antara ledakan di Vihara Ekayana dan konflik di Myanmar.

Dalam bom itu, kata Suryadharma, terdapat kertas bertuliskan "Kami Menjawab Jeritan Rohingnya".


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com