Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tuding Nazaruddin Hanya Buat Kegaduhan Politik

Kompas.com - 05/08/2013, 20:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat mengaku kerap dirugikan setiap kali mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin "berkicau" ke media massa atau di persidangan. Nazaruddin dianggap telah menimbulkan kegaduhan politik.

"Setiap ada pemeriksaan atau persidangan Nazar, ada kegaduhan politik. Di dalam hal Nazar ini tidak ada pihak yang merasa diuntungkan," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf usai acara buka puasa bersama di Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2013).

Pernyataan Nurhayati ini menjawab tudingan kuasa hukum mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Carrel Ticualu, yang menyebut Partai Demokrat menjadi pihak yang paling diuntungkan dari kicauan Nazaruddin yang menjatuhkan politisi partai lain (baca: Kubu Anas: Tudingan Nazar Untungkan Demokrat).

Sebelumnya, Nazar menyebut sejumlah nama politisi terkait kasus korupsi di 12 proyek. Di antaranya yang disebut ialah Anas Urbaningrum, Munadi Herlambang (Demokrat), Setya Novanto, Bambang Soesatyo (Golkar), Olly Dondokambey, dan Herman Herry (PDI Perjuangan). Menurut Nurhayati, kicauan-kicauan Nazar ini justru sangat merugikan partainya.

"Partai Demokrat paling merasa dirugikan. Apalagi dulunya Nazar kan kader kami, jadi orang akan selalu mengaitkan ke Demokrat," ucap Nurhayati.

Anggota Komisi VIII DPR ini meminta aparat penegak hukum untuk tidak memberi ruang bagi kicauan Nazar. Ia menilai proses persidangan seharusnya sesuai dengan berkas perkara sehingga tidak kemudian menimbulkan pernyataan-pernyataan baru yang kemudian berpolemik secara politik.

"Selain itu, kalau memang benar omongan Nazar ya dibuktikan sama KPK dong," imbuh Nurhayati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com