Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Penyerangan Brimob ke Markas Sabhara adalah Tindakan Bodoh

Kompas.com - 25/07/2013, 15:33 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR Taslim Chaniago menyayangkan aksi penyerangan yang dilakukan puluhan oknum anggota Brimob Polda Jawa Tengah ke markas Sabhara di Semarang. Menurutnya, penyerangan itu merupakan tindakan bodoh yang dapat menghancurkan citra Polri di mata masyarakat.

"Dengan yang lain saja tidak boleh bentrok, kok sesama Polri malah bentrok, ini memalukan dan tindakan yang bodoh," kata Taslim saat dihubungi, Kamis (25/7/2013).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, bisa dipastikan, bentrokan itu terjadi karena buruknya hubungan kerja antarkesatuan. Ia mendesak Kapolri untuk mengusut dan memberi sanksi tegas pada oknum yang terlibat. Sanksi tegas, kata Taslim, perlu dilakukan untuk memberikan efek jera dan agar kejadian serupa tak berulang.

Ia khawatir dampak dari peristiwa itu akan menggerus kesatuan dan solidaritas di internal Polri serta membuat masyarakat semakin tak memercayainya.

"Pasti akan membuat masyarakat bertambah tidak percaya kepada Polri. Kalau masyarakat sudah tak percaya (Polri), itu sangat membahayakan," ujarnya.

Untuk diketahui, pada Rabu (24/7/2013) malam, sekitar 30 anggota satuan Brimob Polda Jateng di Srondol mendatangi markas Sabhara di Jalan Hadi Subeno, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah. Mereka kemudian masuk ke markas, memecah kaca meja yang ada di lobi, dan memukuli sekitar tujuh orang anggota Sabhara menggunakan tongkat kayu.

Para anggota Sabhara yang lebih banyak kemudian melerai perkelahian itu dan anggota Brimob segera meninggalkan lokasi. Perkelahian itu dipicu oleh pesan dalam BlackBerry Messenger dari anggota Sabhara yang menyinggung anggota Brimob. Pesan singkat itu menyebutkan bahwa para anggota Brimob tidak berani. Akibat kejadian tersebut, empat orang anggota Sabhara terluka ringan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com