Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wah, Ada Spanduk Dukung Pramono "Nyapres"

Kompas.com - 25/07/2013, 12:49 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sebuah spanduk dukungan untuk Pramono Edhie Wibowo menjadi calon presiden 2014 terbentang di belakang Kompleks Gedung Parlemen, Jalan Lapangan Tembak, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2013). Spanduk itu dipasang atas nama Barisan Massa Demokrat yang merupakan organisasi sayap Partai Demokrat.

Spanduk bertuliskan "Keluarga Besar Barisan Massa Demokrat Seluruh Indonesia Mendukung Penuh Pencalonan Bpk. Pramono Edhie Wibowo Sebagai Capres 2014" telah terpasang sejak beberapa hari lalu dan tersebar di lima titik di Jakarta.

"Iya, tentu kami tahu ada beberapa kandidat yang kompeten, tapi tentu yang kita dukung adalah yang menurut kami bagus untuk memperbaiki kondisi bangsa indonesia saat ini," kata pengurus Barisan Massa Demokrat, Tumpal Naibaho, saat dikonfirmasi mengenai pemasangan spanduk tersebut pada Kamis (25/7/2013).

Untuk diketahui, Pramono Edhie adalah adik ipar Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini baru sekitar satu bulan lalu resmi menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat.

Nama Pramono Edhie sering dikaitkan sebagai calon presiden dari jalur konvensi Partai Demokrat. Dianggap potensial, Pramono juga membuat partai lain terpikat, salah satunya adalah Partai Golkar yang mempertimbangkan untuk meminang Pramono guna disandingkan dengan Aburizal Bakrie sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com