Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Jangan Biarkan Kekerasan oleh Siapa Pun, Termasuk FPI

Kompas.com - 22/07/2013, 12:27 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tidak membiarkan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk oleh Front Pembela Islam (FPI). Sebelum kekerasan terjadi, Presiden berharap ada langkah persuasif dari kepolisian.

"Tetapi, kalau tidak bisa dan aksi kekerasan tetap dilancarkan, hukum harus ditegakkan dengan tegas. Polri tidak perlu ragu dalam bertindak," kata Presiden melalui Fan Page Facebook Susilo Bambang Yudhoyono yang ditulis pada Minggu (21/7/2013) malam.

Hal itu dikatakan Presiden menyikapi bentrokan antara kelompok FPI dan warga warga Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, pekan lalu.

Presiden mengatakan, hukum harus ditegakkan dengan tegas. Masyarakat harus dilindungi dan dibebaskan dari rasa cemas dan takut. Namun, untuk menegakkan hukum, Polri tetap harus profesional dan adil. Presiden tidak ingin lagi ada korban jiwa.

Secara umum, Presiden bersyukur lantaran umat Muslim di Indonesia bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang. Presiden membandingkan dengan kondisi di berbagai negara, di mana umat Muslim tidak memiliki kemudahan yang sama.

"Tengok misalnya apa yang terjadi di Syiria (Suriah), Mesir, Irak, dan juga Afganistan, yang masih diguncang ledakan bom maupun kekerasan bersenjata yang lain. Cara kita bersyukur kepada Allah SWT adalah dengan menjaga ketenteraman dan ketenangan kehidupan masyarakat kita sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Saya mengajak semua pihak untuk menghormati dan memuliakan bulan Ramadhan yang penuh berkah dan ampunan," kata Presiden.

Seperti diberitakan, kepolisian menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait bentrokan antara FPI dan warga Sukorejo. Mereka ialah SH (supir Avanza yang menabrak warga hingga tewas), SY (22), dan BAW (22). Kepolisian masih melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com