Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/07/2013, 18:21 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina DPP Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo menyampaikan alasan mengapa pihaknya enggan berkoalisi dalam menghadapi pemilihan presiden periode 2014-2019.

Menurutnya, koalisi hanya akan mengekang dan berpotensi terjebak dalam kesepakatan yang tidak jelas.

"Kalau banyak berkoalisi dengan partai lain, tidak ada jaminan mengubah Indonesia. Koalisi, kompromi. Kita tidak tahu komprominya seperti apa," kata Hary Tanoe, dalam acara buka bersama yang digelar di Kantor DPP Partai Hanura, di Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2013).

Untuk itu, kata dia, cara utama agar visi partainya dapat terlaksana dengan baik adalah dengan cara memenangkan pemilu 2014. Ia mendorong semua mesin partai Hanura untuk bersatu padu dengan visi dan tujuan memenangkan pemilu.

"Diperlukan militansi, kerja keras, kerja cerdas, kerjas sama yang baik antarpengurus karena tujuan kita sama, mau menang," ujarnya.

Seperti diketahui, Partai Hanura telah mendeklarasikan pasangan capres dan cawapresnya pada Rabu (3/7/2013 lalu. Ketua Umum DPP Hanura Wiranto dan Hary Tanoesudibjo akan menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari Hanura.

Keputusan menduetkan Wiranto dan Hary Tanoe diambil bukan karena permintaan calon yang dipasangkan atau deal politik pribadi. Akan tetapi diambil dari hasil rapat seluruh Ketua DPD Partai Hanura yang dilakukan pada Minggu (30/6/2013).

Dalam upaya pemenangannya, Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Hanura secara resmi mulai bekerja pada Minggu (21/7/2013). Kerja Bapilu Hanura secara langsung di komandoi oleh Hary Tanoe yang tak lain merangkap jabatan sebagai Ketua Bapilunya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com