Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ayo, Bantu Bangsa, Cek DPS!

Kompas.com - 17/07/2013, 18:41 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertama kalinya dalam sejarah pemilu Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempublikasikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) secara online di situs kpu.go.id, Selasa (16/7/2013). Banyak tujuannya. Yang terpenting, memudahkan dan mendorong masyarakat mengecek namanya di DPS.

Layaknya pengumuman DPS secara offline yang dipublikasikan di kantor desa, kelurahan, dan di ruang-ruang terbuka publik, DPS itu dilengkapi dengan nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap pemilih, tempat tanggal lahir, dan tempat pemungutan suara (TPS).

Dibandingkan mengecek nama di DPS yang tertempel di desa/kelurahan, mengeceknya di situs internet pasti jauh lebih mudah. Anggota masyarakat hanya perlu memasukkan NIK-nya di kolom yang disediakan di laman kanal DPS. Dalam hitungan detik, tampil deretan nama pemilih di TPS di mana pemilih terdaftar.

Cara lain, warga dapat mengeceknya berdasarkan wilayah tempatnya berdomisili. "Kalau belum ada namanya, ada dua kemungkinan. Pertama, belum direkapitulasi dan diunggah. Atau kedua, memang belum terdaftar sama sekali," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Selasa (16/7/2013).

Dia mengatakan, itulah gunanya pengecekan DPS. Warga jadi tahu, apakah dia terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2014 atau tidak. Jika tidak, ia tinggal melaporkan ke ketua RT, RW, atau panitia pemungutan suara (PPS) setempat. Dengan demikian, nama warga akan segera dimasukkan ke DPS.

Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan, berbagai upaya dilakukan KPU dalam meningkatkan kualitas data pemilih. Dalam pemilu kali ini, rekapitulasi data dilakukan secara nasional, lengkap dengan nama pemilih.

"Dulu hanya rekapitulasi jumlah tanpa nama-nama pemilih," kata dia saat dihubungi, Rabu (17/7/2013).

Dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU, jika ada pemilih yang terdaftar di lebih dari satu TPS, maka dapat langsung terdeteksi. Namun, kata Sigit, segala upaya KPU itu tidak akan secara maksimal menghasilkan pemilu yang berkualitas jika masyarakat tidak aktif mendeteksi keberadaan namanya di DPS.

"Ayo bantu bangsa untuk pemilu yang berkualitas," kata Sigit.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong masyarakat untuk proaktif memeriksa atau mengeceknya.

"Kita tidak bisa lagi sekadar ribut. Jangan sampai ketika diberi ruang memeriksa, kita malah tidak memanfaatkannya," tutur Titi.

Ia menyatakan, jika memang menginginkan kualitas data pemilih yang baik, masyarakat harus mau terlibat aktif dalam proses di dalamnya, termasuk memeriksa namanya di DPS.

Hal senada disampaikan Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi. Menurutnya, DPS adalah awal dari administratif daftar pemilih yang melibatkan publik. Untuk itu, pemilih harus memastikan namanya terdaftar sebagai pemilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com