Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perbedaan Politikus dan Teknokrat Versi Kalla

Kompas.com - 15/07/2013, 09:29 WIB
Suhartono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla mengungkapkan perbedaan antara politikus dan teknokrat. Hal itu disampaikannya di hadapan mahasiswa dan calon mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, Minggu (14/7/2013).

"Politik yang menjadi dasar kegiatan politikus selalu identik dengan kekuasaan. Kehadiran demokrasi mengaturnya agar politik dijalankan dengan demokratis," kata Kalla, mengawali pemaparannya saat seorang mahasiswa menanyakan, mengapa politik lebih dominan daripada teknologi.

Dalam praktiknya, politik juga selalu menjadi ajang yang menarik media massa dan selalu menjadi sumber untuk memperebutkan kekuasan. Oleh karena itu, politik paling populer.

"Jadi, kalau orang politik atau politikus tengah bekerja, prosesnya selalu membuat ramai atau daya tarik tersendiri, apalagi mereka bekerja di lapangan, yang terlihat oleh publik sehari-hari. Intinya, belum ada hasilnya, tetapi politikus sudah ramai di publik," ujar Kalla, disambut tawa mahasiswa.

Berbeda dengan teknolog dan teknokrat yang bekerja untuk menghasilkan suatu teknologi atau temuan baru bagi kehidupan masa datang. "Mereka bekerja di laboratorium atau bengkel dan ruang penelitian secara diam-diam, yang juga adakalanya dan sering tidak diketahui oleh publik sama sekali. Namun, jika dia berhasil menemukan sesuatu yang besar dan penting serta bermanfaat bagi masyarakat, temuannya dan dia sendiri akan dicari-cari wartawan dan menjadi orang terkenal karena dipublikasikan," tambah Kalla.

Sekarang, lanjut Kalla, mahasiswa tinggal memilih profesi yang tepat dan relevan dengan bakatnya dan kemampuan serta talentanya. "Mau jadi politikus atau teknolog?" tanyanya.

Kalla sendiri menyatakan bersyukur karena dia sudah digariskan menjadi pengusaha karena lingkungan keluarganya yang memang pengusaha sejak di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagai pengusaha tentunya Kalla pernah memodali politikus dan para teknolog bekerja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com