Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidarto Jadi Ketua MPR, Puan: Takkan Ada Pemakzulan

Kompas.com - 08/07/2013, 16:51 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR Puan Maharani menjamin tak akan ada upaya menggoyang pemerintahan yang tengah berkuasa pascapelantikan Sidarto Danusubroto sebagai Ketua MPR. Puan berjanji akan memegang amanat almarhum Taufiq Kiemas untuk tidak melakukan pemakzulan atau penggulingan pemerintahan dengan cara inkonstitusional.

"Tidak akan impeachment (pemakzulan). Kita tetap memegang statement Taufiq Kiemas," kata Puan seusai menghadiri acara pengucapan sumpah Ketua MPR di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (8/7/2013).

Menurut Puan, selain memegang teguh amanat almarhum ayahnya, pemakzulan juga tak akan dilakukan karena masa kekuasaan pemerintah saat ini hanya tersisa tak lebih dari satu tahun. Baginya, melakukan pemakzulan hanya membuang energi dan memicu perpecahan bangsa. "Toh pemerintahan akan segera berakhir tidak sampai delapan bulan lagi. Buat apa kita lakukan sesuatu yang membuang energi?" ujarnya.

Untuk diketahui, Sidarto yang baru saja resmi menjadi Ketua MPR berasal dari Fraksi PDI Perjuangan. Di jajaran partai, Sidarto merupakan sosok senior dan disegani. Sidarto menjabat sebagai Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan dan telah menjadi anggota DPR selama tiga periode. Secara profesional, Sidarto juga telah malang melintang di dunia kepolisian. Ia sempat menjadi ajudan Presiden Soekarno dan sempat menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com