Ucapkan Sumpah, Sidarto Resmi Jadi Ketua MPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior PDI Perjuangan, Sidarto Danusubroto, resmi menjadi Ketua MPR RI meneruskan almarhum Taufik Kiemas. Pengucapan sumpah dilakukan Sidarto di Gedung Pustaka Loka, Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (8/7/2013).

"Demi Allah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua MPR dengan sebaik-baiknya. Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan UUD 45, serta berbakti kepada bangsa dan negara; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat," kata Sidarto saat mengucapkan sumpahnya.

Hadir dalam acara pengucapan sumpah segenap pimpinan MPR, pimpinan fraksi di MPR serta kelompok anggota MPR. Selain itu, pimpinan DPR, pimpinan DPD, dan tamu undangan dari lembaga negara lainnya juga hadir dalam acara tersebut.

Seusai mengucapkan sumpahnya, acara dilakukan dengan penandatanganan surat keputusan. Setelah itu, para tamu memberi ucapan selamat yang dimulai dari pimpinan MPR dan pendamping.

Sidarto akan menjadi Ketua MPR sekitar 15 bulan ke depan untuk menggantikan Taufik yang wafat pada 8 Juni 2013. Penunjukan Sidarto ditentukan oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Kewenangan itu dimiliki Megawati karena sesuai Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Ketua MPR harus berasal dari fraksi Ketua MPR sebelumnya setelah berhalangan tetap di saat masa tugas masih tersisa.

Kewenangan Megawati juga diperkuat oleh tata tertib tentang permintaan pengisian jabatan lowong ketua MPR serta hasil rapat pleno DPP PDI Perjuangan yang memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Ketua Umum PDI Perjuangan.

Salah satu pertimbangan Megawati menunjuk Sidarto sebagai penerus Taufik di MPR adalah karena di lingkungan PDI Perjuangan, khususnya fraksi, Sidarto merupakan anggota fraksi yang paling senior dan telah menjadi anggota DPR selama tiga periode. Selain itu, di internal partai, Sidarto menjabat posisi prestisius, yakni sebagai Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan yang memiliki kewajiban dan kewenangan menjaga nama baik partai.

Alasan lainnya adalah Sidarto pernah menjadi ajudan Presiden Soekarno sehingga diyakini dan diharapkan memiliki kemampuan untuk menyerap pemikiran-pemikiran Soekarno, khususnya mengenai empat pilar kebangsaan. Dalam karier profesional, Sidarto pernah menjadi Kadispen Polri (1975-1976), Kepala Interpol (1976-1982), dan Kapolda Jawa Barat (1988-1991).

Dari parlemen, segenap pimpinan memberikan respons positif untuk Sidarto. Dukungan itu dilandasi usia dan jam terbang Sidarto yang dianggap matang.