Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: TNI AD Tak Punya Tradisi Kudeta

Kompas.com - 08/07/2013, 13:23 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Moeldoko menegaskan, di Indonesia tidak memiliki tradisi untuk kudeta. Untuk itu, ia menjamin tidak akan terjadi kudeta militer seperti yang terjadi di Mesir.

"Yang jelas saya tegaskan, TNI AD tidak memiliki tradisi untuk kudeta. Jadi sudah sangat tegas. Jangan berharap untuk itu (kudeta)," kata Moeldoko seusai acara silaturahim di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Senin (8/7/2013).

Moeldoko mengatakan, pihaknya saat ini terus memperkuat jajaran internal TNI AD dan budaya prajuritnya menjadi lebih baik. Moeldoko enggan mengomentari dari kondisi politik yang ada saat ini.

"Kita tidak pada posisi melihat itu. Saya lebih senang melihat internal dulu. Memperkuat internal, memperkuat budaya prajurit saya, budaya organisasi, hingga prajurit saya satu sisi punya prajurit yang profesional, sisi lain mereka betul-betul bisa menangkap keinginan rakyat," terangnya.

Kudeta di Mesir

Seperti diketahui, militer Mesir menggulingkan presiden pertama negara itu yang dipilih secara demokratis, Muhammad Mursi, Rabu (3/7/2013) malam. Ketua Mahkamah Agung Mesir, Adly Mansour, ditunjuk sebagai pemimpin sementara. Jenderal Abdel Fattah al-Sisi mengatakan, militer memenuhi "tanggung jawab sejarah" untuk melindungi negara dengan mengusir Muhammad Mursi, pemimpin Islam berpendidikan Barat yang terpilih dalam pemilu tahun lalu.

Menurut Sisi, Mansour akan memiliki kekuatan untuk mengeluarkan deklarasi konstitusional selama periode sementara dan akan "membangun pemerintahan yang kuat dan beragam". Keriuhan meledak menyusul pengumuman militer itu, yang disampaikan Rabu (3/7/2013) pukul 15.00 waktu Mesir, atau Kamis (4/7/2013) pukul 02.00 waktu Indonesia.

Namun, pendukung Mursi di sisi lain bersumpah akan menentang kudeta ini sembari meneriakkan, "Ganyang pemerintahan militer" dan "Alun-alun memiliki satu juta martir". Dalam pernyataan yang di-posting di akun Facebook dan Twitter kepresidenan, Mursi mengatakan, penjatuhan dirinya oleh militer ini masuk kategori yang seharusnya ditolak oleh semua orang bebas bangsa ini.

"Presiden—yang juga panglima tertinggi angkatan bersenjata—mengatakan semua warga negara, sipil dan militer, para pemimpin dan tentara, harus mematuhi konstitusi dan tidak harus menanggapi kudeta yang membawa Mesir ke belakang," kata Mursi, di laman sosial media itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com