Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana BUMN ke Kongres Demokrat

Kompas.com - 08/07/2013, 11:50 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan aliran dana badan usaha milik negara (BUMN) ke Kongres Partai Demokrat. Aliran dana itu diduga mengalir untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Ya betul (akan ditelusuri). Semua informasi kan ada temuan-temuan awal dari pemeriksaan pedahuluan. Dari situ, maka akan diklarifikasi dulu, lalu disimpulkan, maka kita coba cari bukti atas informasi tersebut," jawab Ketua KPK Abraham Samad di Kompleks Parlemen, Senin (8/7/2013), ketika ditanyakan tentang dugaan keterlibatan direksi BUMN di Kongres Partai Demokrat.

Abraham mengatakan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif untuk menghimpun fakta dan bukti baru dari dugaan aliran dana ke pemenangan Anas di Kongres Demokrat. Saat ditanyakan jumlah BUMN yang tengah ditelusuri KPK, Abraham enggan menyebutkannya. Ia hanya menjelaskan bahwa pihaknya tidak menutup mata atas informasi-informasi yang masuk. Abraham memastikan bahwa kasus Hambalang nantinya akan dibongkar secara utuh.

"Ini supaya bisa dibongkar secara utuh, tidak parsial, dan tidak menyisakan problem di kemudian hari," imbuh Abraham.

Dalam beberapa hari terakhir ini, KPK memeriksa saksi-saksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat, antara lain Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa dan Manajer PT Aston Tropicana Bandung bernama Yogi.

Seusai diperiksa KPK beberapa hari lalu, Saan mengaku dicecar mengenai strategi pemenangan Anas dalam Kongres 2010. Dia juga ditanya mengenai teknis penyelenggaraan kongres di Bandung tersebut.

Sementara itu, Yogi mengakui ditanya mengenai acara Partai Demokrat di Hotel Aston. Yogi membenarkan Demokrat pernah menggelar acara di hotel tersebut beberapa waktu lalu. Diduga, Hotel Aston merupakan tempat dikumpulkannya para ketua dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Demokat sebelum kongres berlangsung. Di sana, para ketua DPC diarahkan untuk memilih Anas.

Adapun dalam perkara Hambalang, Anas sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya. KPK kini tengah menelusuri keterkaitan Anas yang lain dalam perkara Hambalang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

    Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

    Nasional
    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Nasional
    Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

    Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

    Nasional
    Ganjar Bubarkan TPN

    Ganjar Bubarkan TPN

    Nasional
    BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

    BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

    Nasional
    TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

    TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

    Nasional
    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

    Nasional
    Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Nasional
    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Nasional
    Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Nasional
    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Nasional
    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Nasional
    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com