Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Muara Rupit, 4 Orang Buron

Kompas.com - 04/07/2013, 20:16 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian terus memburu empat orang pelaku pencurian dengan kekerasan di jalur lintas Sumatera (jalinsum) yang masuk dalam daftar pencarian orang oleh (DPO) polisi. Keempat orang tersebut juga diduga terlibat aksi pemblokiran jalan yang merupakan reaksi tewasnya Herlika (19) di Muara Rupit, Sumsel.

"Ada empat DPO yang diduga ada pada saat blokir jalinsum. Mereka inisialnya R, M, S, dan S, itu pelaku pencurian dengan kekerasan," terang Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/7/2013).

Keempat buron tersebut merupakan teman satu komplotan Herlika yang tewas ditembak polisi dalam upaya penangkapan, Selasa (2/7/2013). Tewasnya Herlika mengundang reaksi masyarakat bertindak anarkistis. Massa membakar dua Markas Polsek di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Boy mengatakan, hari ini situasi telah kembali normal.

"Hari ini situasi terkendali. Hadir di sana Brimob Sumsel, Brimob Jambi, 2 kompi TNI, berlangsung juga upaya dialog untuk ciptakan rasa aman,"

Diberitakan sebelumnya, Herlika ditembak karena melakukan perlawanan pada Selasa (2/7/2013) sekitar pukul 14.00 WIB. Ia tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Sesaat setelah penyergapan yang menewaskan Herlika, masyarakat Desa Karanganyar, Kecamatan Rupit melakukan pembakaran markas Polsek sementara Muara Rupit dan Polsek Rawas Ulu.

Massa juga merusak rumah dinas Kapolsek Rawas Ulu dan perumahan anggota Polsek Rawas Ulu. Selain itu, sekitar pukul 15.00 massa juga menutup jalan lintas Lubuk Linggau Singkut, tepatnya di Desa Panggung Rupit. Herlika merupakan residivis. Dia dan empat buronan tersebut diduga kelompok yang kerap melakukan tindak kejahatan di jalur lintas Sumatera (jalinsum). Kelompok ini pun telah lama diincar kepolisian karena meresahkan warga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com