Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi dengan Vietnam

Kompas.com - 27/06/2013, 19:57 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku senang atas penandatanganan perjanjian ekstradisi dan mutual legal assistance (bantuan hukum yang saling menguntungkan) antara Indonesia dan Vietnam. Dengan perjanjian itu, kedua negara bisa saling membantu dalam penegakan hukum.

"Kami menyadari baik Vietnam maupun Indonesia ingin kerja sama secara tulus untuk memerangi kejahatan dan tentu menegakkan keadilan, baik yang berlaku di kedua negara maupun kawasan ini," kata Presiden saat melakukan joint statement di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Jumpa pers digelar seusai pertemuan Presiden SBY dan Presiden Vietnam Truong Tan Sang melakukan pertemuan bilateral. Keduanya lalu melihat prosesi penandatanganan kerja sama di pelbagai bidang, salah satunya bidang hukum.

Kedua kepala negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. Di bidang ekonomi, angka perdagangan kedua negara tahun 2011 mencapai 4,7 miliar dollar AS dan 4,8 miliar dollar AS pada tahun 2012. Kedua negara menargetkan angka perdagangan akan mencapai 5 miliar dollar AS tahun 2015.

"Bahkan, saya mengusulkan pada 2018 bisa ditingkatkan lagi dua kalinya menjadi 10 miliar dollar AS. Kita ingin lebih melaksanakan perdagangan langsung antar kedua negara," kata Presiden SBY.

Di bidang investasi, kedua kepala negara sepakat untuk melakukan investasi timbal balik. Kepada Presiden Vietnam, SBY mengatakan, banyak pengusaha Indonesia yang akan berinvestasi di Vietnam seperti di bidang infrastruktur dan energi.

Selain itu, kedua negara juga sepakat meningkatkan kerja sama di bidang pariwisata, keamanan, dan pertahanan. Kedua negara sepakat untuk berkoordinasi dalam patroli laut yang dilakukan militer masing-masing.

Dalam pertemuan bilateral, kedua presiden juga membicarakan masalah di Laut China Celatan. Keduanya sepakat untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara damai dan mematuhi hukum internasional tanpa ada ancaman dan kekerasan.

"Kami juga sepakat untuk saling mendukung dalam pencalonan di pelbagai posisi di PBB, antara lain saling mendukung keanggotaan di Dewan Keamanan PBB," ungkas Presiden SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com