PDI-P: Menteri Jadi Caleg Manfaatkan BLSM

"Yang saya lihat, pembagian BLSM dibagi-bagikan menteri yang tidak ada kaitannya, dan dibagikan di dapilnya. Apa yang kita curigai selama ini akhirnya terbukti," ujar Pramono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Program BLSM selama ini sempat dikhawatirkan digunakan sebagai alat kampanye partai politik tertentu. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, Presiden SBY menjadi sosok paling berjasa dalam pemberian BLSM (46,95 persen). Sementara partai pendukungnya, Partai Demokrat, mendapat keuntungan sebagai partai yang paling berjasa terhadap pemberian BLSM (49,45 persen).

"Dari survei itu kan akhirnya terbukti memang ada upaya sekelompok orang menteri-menteri yang menjadi caleg memanfaatkan hal ini, apalagi orang-orang yang mempersiapkan diri sebagai capres juga turut memanfaatkan BLSM," ucap Pramono.

Menurut Wakil Ketua DPR ini, jika pemerintah tulus ingin membantu masyarakat, seharusnya pemberian BLSM tidak perlu dilakukan secara seremonial yang melibatkan para menteri. "Kalau murni, kenapa harus ada seremonial para menteri hadir dan masyarakat harus nunggu berjam-jam. Cukup kepala daerah saja yang atur pembagian ini," tukas Pramono.

Selain kepentingan politik yang menyertai di balik pembagian BLSM, Pramono juga menyoroti manfaat pembagian BLSM sebagai dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, Pramono menemukan di lapangan dana BLSM sebesar Rp 150.000 per kepala keluarga miskin itu justru dimanfaatkan untuk membayar utang.

"Banyak pula warga miskin yang tidak mendapat BLSM. Jadi, ini pemerintah belum bisa mengontrol dengan baik," imbuh Pramono.

Seperti diketahui, pembagian BLSM sudah mulai dilakukan pada Sabtu (22/6/2013). Saat itu, sejumlah menteri turun ke lapangan untuk melakukan pembagian BLSM, seperti Menko Kesra Agung Laksono (Partai Golkar), Menko Perekonomian Hatta Rajasa (PAN), Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri (PKS), Menteri ESDM Jero Wacik (Partai Demokrat), Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo (Partai Golkar), dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (kandidat capres).