Golkar Tak Akan Ambil Kursi Menteri PKS

BALI, KOMPAS.com - Partai Golkar tidak akan mengambil kursi menteri yang kini diduduki menteri asal Partai Keadilan Sejahtera jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata melakukan perombakan kabinet. Jika tiga menteri asal PKS dicopot, Golkar mengikhlaskan kursi tersebut pada parpol lainnya di koalisi.

"Kami sudah bicara di internal, Golkar tidak akan mau ambil posisi di Kementerian itu (yang ditinggal PKS)," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Fadel Muhammad di sela-sela acara Pembekalan Caleg dan Pengukuhan Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP) di Bali, Sabtu ( 22/6/2013 ).

Fadel mengatakan, pihaknya menganggap waktunya terlalu singkat jika menerima kursi menteri. Fadel mengaku baru-baru ini sempat ditanya di internal Golkar apakah mau menempati kursi Menteri Pertanian. Meski merasa memiliki kemampuan dalam bidang pertanian, Fadel mengaku tidak tertarik lantaran waktu yang terlalu singkat.

"Saya enggak berminat lagi. Saya pikir Golkar lebih baik tidak ambil posisi itu. Lebih baik diserahkan ke profesional. Sudah enggak bisa berbuat banyak (kalau diterima). Kita sudah sibuk mengurus partai," kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

Meski demikian, tambah Fadel, pihaknya menyerahkan sepenuhnya terkait reshuffel kepada Presiden. Pasalnya, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

Seperti diberitakan, wacana reshuffel kembali muncul setelah PKS kembali tidak mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PKS menolak harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter.

Penolakan itu dianggap melanggar code of conduct koalisi. Akibatnya, PKS seharusnya mengundurkan diri dari koalisi. Selanjutnya, Presiden akan bersikap mengenai tiga menteri asal PKS. Adapun PKS menyerahkan sepenuhnya posisi koalisi maupun menteri kepada Presiden.