Diduga, Ada Korelasi Anggaran Lapindo dengan Dukungan Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyinyalir ada korelasi antara anggaran untuk lumpur Lapindo dengan dukungan Fraksi Golkar terhadap pengesahan UU APBN Perubahan 2013. Dengan disahkannya APBN-P tersebut, maka akan ada tambahan dana untuk menanggulangi lumpur Lapindo.

"Kita bisa menyampaikan dugaan, tapi korelasinya pasti ada," kata Hendrawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Anggota Komisi VI DPR ini menegaskan, munculnya semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, karena adanya kelalaian saat pengeboran dilakukan oleh PT Lapindo Brantas, milik Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Dengan begitu, ia menolak jika pemerintah harus bertanggung jawab penuh pada kelalaian tersebut. Hendrawan juga sadar bahwa setiap ada perubahan selalu ada partai politik yang ingin "menunggangi" untuk merealisasikan kepentingan poltiknya.

Menurutnya, alokasi anggaran untuk lumpur Lapindo terus disediakan karena pemerintah tertekan secara politik. Lebih tegas ia menyampaikan, Partai Golkar merupakan partai dengan jaringan yang sangat kuat. Itu sebabnya pemerintah abaikan partai lain yang lebih kecil dari sisi kekuatan politik.

"Saat di paripurna disebut-sebut suara Golkar suara rakyat, tapi kali ini berbeda, suara Golkar beda dengan suara rakyat. Dana ini harus benar-benar dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Untuk diketahui, dalam Undang-Undang APBN Perubahan 2013 terdapat sejumlah keanehan. Yang paling menohok adalah kehadiran Pasal 9 yang mengatur alokasi dana untuk penanggulangan lumpur Lapindo sebesar Rp 155 miliar. Pasal tersebut dinilai aneh karena di dalamnya dijelaskan terlalu detail.

Di luar itu, pasal ini disinyalir sebagai mahar politik dari Fraksi Demokrat untuk Fraksi Golkar agar menyetujui APBN-P 2013 disahkan. Dugaan itu semakin menguat karena pimpinan DPR baru mengetahui ada alokasi untuk lumpur Lapindo di forum lobi saat rapat paripurna pengesahan diskors sekitar tiga jam.