Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mentan: Tak Ada Permintaan Tambah Kuota Daging Sapi

Kompas.com - 19/06/2013, 13:21 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Pertanian Suswono sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi selama kurang lebih tiga jam, Rabu (19/6/2013). Menteri Pertanian Suswono menegaskan, tidak ada permintaan untuk penambahan kuota impor daging sapi yang disampaikan Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman kepadanya pada bulan Januari lalu di Medan.

"Saya sudah jelaskan berkali-kali dan di sidang Tipikor juga sudah saya jelaskan, tidak ada yang baru," ujar Suswono saat akan meninggalkan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Pertemuan di Medan tersebut difasilitasi oleh mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq.

Dalam surat dakwaan Direktur Utama PT Indoguna Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi, Luthfi disebut sebagai pihak yang mengatur pertemuan Mentan dengan Maria. Sebelum pertemuan, disepakati pemberian fee Rp 40 miliar untuk Luthfi.

"Jadi, enggak ada (penambahan kuota), dan bahkan penambahan kuota ada di rapat menko dan sekarang ada rapat menko bulan April kalau enggak salah sudah penjelasan oleh menko, ada stabilitas harga daging menjelang Ramadhan dan hari raya, jadi sudah diputuskan," tegasnya.

Petinggi PKS ini juga mengatakan, dalam pertemuan itu, Elizabeth hanya menyampaikan perbedaan data antara asosiasi pengimpor daging yang diwakilinya dengan data yang dimiliki Kementan.

"Jadi, ada perbedaan dalam konversi dari sapi hidup ke karkas, itulah yang saya tersinggung oleh Elizabeth karena tidak ada kajian, Kementan kan sudah ada kajian ilmiahnya," ujar Suswono.

Suswono diperiksa sebagai saksi untuk Maria yang kini sudah menjadi tersangka dalam kasus kuota impor daging sapi. Menteri asal PKS itu mengaku ditanyai penyidik KPK mengenai pertemuannya dengan Maria di Medan.

"Jadi, saya hari ini dimintai keterangan sebagai saksi untuk Elizabeth dan hampir tidak ada pertanyaan yang berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, tidak ada hal yang baru," katanya.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Luthfi dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, sebagai tersangka. Luthfi dan Fathanah diduga menerima hadiah atau janji dari Direktur PT Indoguna Utama terkait penambahan kuota impor daging sapi. Luthfi diduga menggunakan pengaruhnya sebagai Presiden PKS untuk menekan Suswono yang berasal dari partai yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com