Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sehari Setelah BBM Diumumkan Naik, BLSM Segera Cair

Kompas.com - 18/06/2013, 14:05 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono memastikan, masyarakat yang berhak bisa langsung mencairkan program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Begitu (kenaikan harga BBM) diumumkan, besoknya langsung dimulai (pencairan BLSM)," kata Agung di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (18/6/2013).

Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat sudah mengesahkan UU APBN Perubahan 2013. Di dalamnya diatur mengenai kompensasi BLSM setelah harga premium naik menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter.

Sekitar 15,5 juta keluarga akan mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk mencairkan BLSM dan kompensasi lainnya di kantor pos. Masing-masing akan mendapat total Rp 600.000 untuk empat bulan.

Agung mengatakan, tahap awal KPS akan dibagikan di 12 kota besar, di antaranya Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Makassar, dan Medan. Ditargetkan, pembagian KPS di 12 kota itu rampung sebelum akhir Juni. Setelah itu, kata dia, butuh waktu beberapa hari lagi untuk penyelesaian pembagian KPS seluruh Indonesia.

Nantinya, tambah Agung, pencairan BLSM dilakukan dua tahap, yakni di Agustus dan September masing-masing Rp 300.000. Ia memastikan KPS tidak bisa dijual atau diberikan ke orang lain lantaran di dalamnya terekam data pemilik, seperti alamat dan nama anggota keluarga.

Lalu, kapan perkiraan harga BBM baru akan berlaku? Agung menjawab, tergantung Presiden SBY. "Saya kira sebelum puasa," pungkas politisi Partai Golkar itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Nasional
    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com