Demokrat Tak Lagi Inginkan PKS di Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Para politisi Partai Demokrat kembali bersuara keras atas keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi. Sikap PKS yang menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam rapat paripurna merupakan puncak dari konflik PKS selama ini di tubuh koalisi. Permintaan PKS untuk segera dikeluarkan dari koalisi pun kembali dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua.

"Ya lebih baik dikeluarkan saja. Ini tidak ada alternatif lain. Sudah beda pendapat dalam satu rumah, apa lagi yang mau dipertahankan?" ujar Max, Senin (17/6/2013) dini hari.

Max mengatakan jika PKS masih tetap dipertahankan dalam koalisi, maka hal ini justru tidak baik bagi partai koalisi ke depan. Pasalnya, perbedaan sikap PKS dengan koalisi sudah terlihat jelas dan disaksikan oleh seluruh masyarakat. Oleh karenanya, sanksi harus segera dijatuhkan.

Meski demikian, Max menyatakan bahwa wewenang pencopotan para menteri dari PKS tetap menjadi wewenang presiden. Partai Demokrat, kata Max, hanya mengingatkan bahwa sikap PKS yang "mbalelo" sudah ramai dibicarakan publik.

"Kami lihat dulu, ini kan sudah ramai jadi pembicaraan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menegaskan bahwa partai koalisi sudah tidak nyaman dengan keberadaan PKS.

"Koalisi tidak kondusif lagi dengan adanya mereka. Mau enggak mau harus keluar," tukas Sutan.

Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menggelar voting untuk mengesahkan RUU APBN-P 2013, Senin malam, setelah empat fraksi menolak mengesahkan RUU tersebut. Keempat fraksi itu adalah Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra.

Dari hasil voting, sebanyak 65 persen anggota Dewan yang hadir atau 338 anggota menerima RAPBN-P tersebut, sedangkan 181 anggota menolak. Dengan demikian, RAPBN-P 2013 yang berisi dana kompensasi atas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi pun disahkan. Pemerintah akan segera mengumumkan rencana kenaikan harga BBM begitu RAPBN-P ini disahkan.