Demokrat: Kami Tak Akan Ambil Untung dari BLSM

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat menepis tudingan yang menyebutkan bahwa partai akan mendulang keuntungan politik dari bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menegaskan pihaknya tak akan mengambil keuntungan apa pun dari program BLSM yang akan digelontorkan untuk meredam dampak naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Tidak, tidak, kalau begitu nanti kita tiarap tidak ikut membagikan BLSM tidak apa-apa," kata Sutan, di sela-sela sidang rapat paripurna pengesahan Rancangan APBN Perubahan 2013, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Ketua Komisi VII DPR ini menegaskan, keuntungan politik yang dikatakan sejumlah pihak akan diperoleh Partai Demokrat tidak dapat dibuktikan. Sutan menuturkan, BLSM akan dibagikan di tahun 2013, dan masih jauh dari waktu pemilihan umum yang akan digelar Juni 2014.

"Mana ada untuk 2014, kan 2013 sudah habis (dibagikan)," ujarnya.

Untuk diketahui, DPR tengah menggelar Sidang Paripurna pada Senin (17/6/2013) dengan agenda pengesahan Rancangan APBN Perubahan 2013. Dalam draf APBN tersebut, terdapat sejumlah dana kompensasi dari naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti BLSM, program beras untuk rakyat miskin, program keluarga harapan, dan beasiswa siswa miskin.

Dari seluruh fraksi di DPR, hanya PDI Perjuangan dan PKS yang masih konsisten menolak kenaikan harga BBM dan pemberian BLSM. Fraksi Gerindra yang semula menolak kemudian menjadi mendukung selama mekanisme penyalurannya tepat, sedangkan Fraksi Hanura mendukung pemberian BLSM selama tidak menggunakan dana pinjaman dari asing.

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (13/6/2013), besaran dana untuk BLSM akhirnya disepakati menjadi Rp 9,32 triliun. Jumlah tersebut turun sekitar Rp 2 triliun karena usulan BLSM sebelumnya adalah Rp 11,6 triliun. Penurunan itu diikuti dengan berkurangnya waktu pemberian dari 5 bulan menjadi 4 bulan.

Ketua Banggar DPR Achmadi Noor Supit menyatakan, mayoritas fraksi sepakat BLSM diberikan selama 4 bulan untuk 15,5 juta keluarga miskin. Setiap kepala keluarga mendapat Rp 150.000 per bulan setelah harga BBM bersubsidi dinaikkan.