"PKS Ini Partai yang Tak Punya Logika"

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mempertanyakan keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam merespons polemik tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belakangan ini. PKS, sebut Saan, terkesan hanya mengakal-akali isi kontrak koalisi.

"PKS ini ngakal-ngakalin, saya bingung. Sudah enggak ada lagi logikanya ini partai," tukas Saan di Kompleks Parlemen, Jumat (14/6/2013).

PKS menyatakan tetap menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Meski bertentangan dengan kesepakatan koalisi, PKS tetap akan berada dalam barisan koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan. Namun, PKS mempersilakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggunakan hak prerogatifnya jika ingin mendepak PKS.

Saan menilai, ada keanehan dalam logika yang digunakan PKS, yang juga menyatakan keinginan menterinya tetap berada di kabinet sekalipun PKS didepak. Menurut Saan, sikap PKS tidak sejalan dengan konsep koalisi yang telah disepakati sejak 2009 lalu.

"Keberadaan menteri di kabinet itu adalah representasi dari mereka yang berkoalisi. Maka, ketika keluar dari koalisi, mereka otomatis harus menarik koalisinya. Jangan dibuat hal yang berbeda antara parlemen dengan kabinet," kata Saan.

Sikap PKS lain yang dinilai Saan "tidak jelas" adalah terkait penolakan kenaikan harga BBM. Di satu sisi, PKS menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Tetapi, di sisi lain, menteri-menteri PKS justru mendukung kebijakan itu. PKS berdalih menteri-menteri PKS merupakan bagian terpisah dari partai.

"Saya rasa ini memang strategi PKS dibuat pusing begini. Tapi, kami sendiri meminta PKS tahu dirilah untuk mundur dari koalisi," tutur Saan.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS telah menggelar rapat untuk menentukan sikap partai terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hasilnya, PKS tetap menolak renacana tersebut. Tetapi, PKS juga tak akan mengambil keputusan untuk hengkang dari koalisi.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahud mengatakan, berdasarkan kontrak koalisi, tak ada keharusan partai yang berbeda pendapat untuk hengkang dari koalisi.

"Itu kan bisa, bukan harus (keluar). Silakan kalau Presiden mau menggunakan hak prerogatifnya," ujar Hidayat.