Presiden: Tindak Lanjuti Temuan BPK!

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), apalagi, kata Presiden, bagi kementerian/lembaga yang sudah berkali-kali ditemukan penyimpangan.

Hal itu dikatakan Presiden seusai mendengarkan pemaparan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat oleh Ketua BPK Hadi Poernomo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

"Tolong yang sudah berkali-kali jadi temuan, respons lamban, sampaikan ke saya kementerian mana, lembaga mana. Era transparansi seperti ini. Jangan sampai yang salah dua orang, tapi yang dimarahi semua. Biasanya begitu. Mungkin yang salah malah enggak ada di ruangan ini, sedang ke mana gitu. Hahaa..," kata Presiden disambut tawa hadirin.

Rapat itu dihadiri para menteri dan pimpinan lembaga. Tiga menteri asal PKS tidak hadir dengan alasan menghadiri rapat internal PKS membahas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Presiden juga meminta agar dilaporkan kementerian/lembaga mana yang tidak bisa diakses oleh BPK. Semua kementerian/lembaga harus tertib dalam pengelolaan keuangan negara.

Kepada BPK, Presiden juga ingin nantinya dilaporkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan itu dianggap penting lantaran anggaran untuk pemda terus meningkat.

"Sudah tembus Rp 400 triliun. Saya ingin tahu seperti apa penggunanya karena setiap saya dilaporkan ada keterlibatan kepala daerah a, b, c, d, provinsi, kabupaten (dalam kasus korupsi). Saya khawatir ada yang miss dalam pengelolaan keuangan negara. Maka, saya minta disiapkan forum untuk mendengarkan dari BPK. Jangan sampai kita benahi yang di pusat, jebol di daerah. Mau kita dibenahi semua," pungkas Presiden.