Hidayat: PKS Bukan Bawahan Partai Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menolak permintaan Partai Demokrat agar pihaknya memasang bendera pada saat bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) disalurkan. Menurutnya, PKS tidak berkedudukan sebagai bawahan Partai Demokrat sehingga partai pemenang Pemilu 2009 itu tak bisa memerintah PKS seenaknya.

"PKS bukan bawahannya Demokrat, aneh kalau yang nyuruh Demokrat. Kami setara, mestinya saling menghormati, tidak perlu saling menuduh; ada kesetaraan," kata Hidayat di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Selain itu, Hidayat juga menyayangkan adanya sejumlah politisi Partai Demokrat yang mendorong PKS untuk keluar dari koalisi. Baginya hal tersebut sangat tidak etis karena PKS berkoalisi dengan pemerintah dan bukan dengan Partai Demokrat.

"PKS tidak berkoalisi dengan Demokrat, PKS bukan bawahan Demokrat, aneh kalau disuruh-suruh Partai Demokrat. PKS menolak kenaikan BBM, masalah tetap atau keluar dari koalisi itu nanti," ujarnya.

Seperti diketahui, Partai Demokrat gerah dengan manuver mitra koalisinya, PKS, yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Akan tetapi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih memberikan tempat bagi PKS dalam barisan koalisi. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, Presiden bahkan mengizinkan PKS untuk mengibarkan bendera partainya saat pembagian BLSM. Menurut Max, Presiden SBY sudah menyetujui hal tersebut.