PAN Jenuh Sikapi PKS di Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Perbedaan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ditanggapi dingin oleh elite Partai Amanat Nasional.

Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya sudah tidak mau lagi mendorong penegakan etika atau disiplin dalam koalisi pemerintahan. Pasalnya, kata dia, PKS sudah berkali-kali berseberangan dengan kebijakan pemerintah, tetapi tidak ada sanksi yang diberikan.

"Kita sudah jenuh bicara disiplin. Kita kembalikan saja ke publik. Silakan publik yang menilai, apalagi sekarang waktunya sudah di ujung (pemerintahan)," kata Bima di Jakarta, Rabu (5/6/2013), ketika dimintai tanggapan mengenai sikap PKS terkait BBM.

Bima mengatakan, dalam politik memang parpol bisa berbeda sikap. Namun, perbedaan itu tetap dibatasi etika politik. Jika keputusan menyangkut hajat hidup orang banyak, kata dia, maka hal itu sebaiknya didukung penuh meskipun dilematis.

"Sebaiknya tidak menempatkan kepentingan yang lebih sempit dibanding kepentingan jangka panjang," kata Bima.

Bima menambahkan, sikap PKS tersebut bisa dibilang sebagai langkah pencitraan untuk kepentingan Pemilu 2014. PKS, kata dia, memang harus melakukan langkah-langkah signifikan untuk mendongkrak dukungan publik karena kemelut yang dialami di internal partai.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, maka sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

Di Sekretariat Gabungan, PKS satu-satunya parpol yang menolak kenaikan harga BBM dengan berbagai alasan. Sikap itu juga sudah ditunjukkan PKS ketika pemerintah ingin menaikkan harga BBM tahun 2012.