Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: Penembakan Tito Harus Diungkap dengan Adil

Kompas.com - 01/06/2013, 08:50 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fransiskus Refra Kei atau lebih dikenal sebagai Tito Kei, adik dari John Kei, tewas ditembak pada Jumat (31/5/2013) malam. Dari sekian catatan rekam jejaknya, ternyata nama Tito sempat masuk dalam berkas bakal calon legislatif yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Pemilu 2014.

Namun, dalam berkas yang diserahkan PAN ke KPU setelah masa perbaikan berkas daftar calon sementara (DCS) Pemilu 2014, nama Tito tak lagi ada. Terlepas dari masalah pencalonan legislatif, PAN tetap meminta kasus ini ditangani dengan adil oleh aparat penegak hukum.

"Nama Tito tidak ada dalam DCS (daftar calon sementara) hasil perbaikan yang diserahkan PAN ke KPU pada 22 Mei 2013," ujar Wakil Ketua DPP PAN Dradjad H Wibowo, Sabtu (1/6/2013) pagi. Namun, dia tidak membantah nama Tito sempat ada di DCS awal yang diserahkan ke KPU. 

Dradjad menyatakan ikut berdukacita atas meninggalnya Tito. "Saya ikut belasungkawa untuk keluarga dan berharap penembakan ini diungkap secara adil oleh penegak hukum," ujar dia melalui layanan pesan singkat.

Tito Kei, tewas ditembak oleh satu pelaku yang belum diketahui identitasnya, Jumat (31/5/2013), sekitar pukul 20.00 WIB. Dia mendapat tembakan di kepala, masuk dari bawah mata kanan dan keluar di rahang kanan. Dia tewas seketika di lokasi.

Selain Tito, pelaku juga menembak Ratim (70), pemilik warung tempat Tito bermain kartu dengan tiga temannya saat penembakan terjadi. Ratim tewas di RS Ananda di Bekasi, dengan luka tembak di dada. Warung ini berlokasi di Jalan Raya Titian Indah, RT 03 RW 11 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Nasional
    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Nasional
    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com