Demokrat: PKS, Jangan Mengada-ada!

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menilai sikap PKS menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah bentuk pengalihan isu dan mengada-ada. Penolakan tersebut diartikan oleh Nurhayati sebagai langkah yang melanggar undang-undang. Nurhayati menjelaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan hak pemerintah. Bila ada suatu keharusan, pemerintah berhak melakukan hal tersebut.

"Kenaikan (harga) BBM bersubsidi adalah hak pemerintah. Artinya, kalau sudah menjadi undang-undang berarti sudah disepakati bersama saat paripurna. Sekarang yang dilanggar PKS bukan koalisi, tetapi undang-undang," kata Nurhayati, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (31/5/2013).

Ketua Fraksi Partai Demokrat ini menegaskan, bila memiliki persepsi yang berbeda terkait kenaikan harga BBM bersubsidi, seharusnya PKS bisa menyelesaikannya secara arif. Langkah yang ditempuh PKS saat ini dianggapnya sebagai cermin bahwa partai tersebut tak memiliki kedewasaan dalam berpolitik.

"Waktu itu PKS bilang mau keluar koalisi, sekarang tidak. Kalau tidak mau keluar, jangan mengada-ada. Kalau ada masalah, silakan selesaikan secara dewasa," ujarnya.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, pihaknya menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi lantaran pemerintah gagal dalam pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Terlebih lagi terus terjadi penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi. Dalam dua kali rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sebelumnya, kata Mahfudz, PKS telah menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait pengelolaan BBM bersubsidi. Namun, rekomendasi ini tidak digubris.