Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Farhat Abbas Pasrah jika Gagal Jadi Bakal Caleg Demokrat

Kompas.com - 30/05/2013, 15:40 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Farhat Abbas mengaku pasrah dengan status tersangka yang telah ditetapkan Polda Metro Jaya. Ia menjadi tersangka dalam kasus dugaan rasis yang dilaporkan oleh Anton Medan.

Farhat mengaku tak bisa berbuat apa-apa bika kasusnya itu menghambat rencananya maju sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari Partai Demokrat. Hingga saat ini, kata dia, belum ada sikap resmi dari Partai Demokrat terkait dirinya. Menurut Farhat, ada dua pandangan yang mengemuka, yakni pihak yang meminta namanya dicoret dari daftar bacaleg, dan sebaliknya.

"Saya sih mau bantu rakyat, tapi bagaimana bisa kalau dianggap tidak layak? Pasrah sajalah," kata Farhat, Kamis (30/5/2013), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Saat ditanya mengenai perkembangan kasusnya, Farhat mengklaim telah selesai. Ia mengaku telah berdamai dengan Anton Medan. "Kami sudah damai, laporan juga sudah dicabut kemarin. Nanti Senin kami jumpa pers," ujarnya.

Seperti diberitakan, Farhat Abbas telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Anton Medan pada Januari 2013 silam. Meski demikian, polisi tidak menahan maupun mewajibkannya untuk lapor.

Farhat dilaporkan karena mengirimkan pesan bernada rasialis melalui akun Twitter miliknya kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 9 Januari 2013. Dalam pesannya di Twitter waktu itu, Farhat memprotes sikap Basuki tentang penggunaan pelat nomor polisi khusus bagi pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan bila proses hukum semakin jelas, bukan tidak mungkin akan berdampak pada rencana pencalegan Farhat dari daerah pemilihan DKI Jakarta III. Bila dicoret dari daftar calon sementara (DCS), posisi Farhat tak akan kosong karena diisi oleh kader lainnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com