Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa KPK Panggil Paksa Orang Dekat Luthfi Hasan

Kompas.com - 29/05/2013, 13:29 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil paksa orang dekat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, yakni Ahmad Zaky dan Achmad Rozi, untuk bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi dengan terdakwa Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. Keduanya dipanggil paksa karena beberapa kali mangkir dari panggilan persidangan.

"Sebenarnya kami harus mengajukan, terutama Ahmad Zaky dan Achmad  Rozi ini sudah beberapa kali dipanggil tidak pernah hadir dan berjanji hadir, tetapi nyatanya tidak hadir. Kami akan melakukan upaya paksa," kata jaksa KPK M Rum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (29/5/2013).

Sedianya, Zaky dan Rozi diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Juard dan Arya dalam persidangan hari ini. Namun, hingga pukul 12.00, keduanya tidak hadir tanpa keterangan. Selain Zaky dan Rozi, tim jaksa KPK memanggil Ridwan Hakim, anak Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin, dan Sekretaris Jenderal PKS M Taufik Ridho. Namun, keduanya juga tidak memenuhi panggilan persidangan.

"Ini sebenarnya masih ada empat saksi, antara lain, Ahmad Zaky, Rozi, Ridwan Hakim, dan Muhammad Taufik Ridho. Semuanya dari organisasi yang sama, tetapi sampai sekarang belum ada pemberitahuan juga apakah hadir atau tidak. Tidak ada laporannya sampai siang ini," ungkap jaksa M Rum.

Selain berencana memeriksa empat saksi yang mangkir tersebut, tim jaksa KPK mengagendakan konfrontasi atau mencocokkan keterangan secara langsung antara Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman dengan Komisaris PT Radina Bioadicipta Elda Devianne Adiningrat. Keterangan kedua orang ini dianggap perlu dikonfrontasi karena ada yang saling bertolak belakang.

Namun, lagi-lagi pemeriksaan saksi ini batal dilakukan lantaran Elda mengaku sakit.

"Elda memberikan keterangan sakit di Pondok Indah sehingga konfrontir itu belum bisa dilaksanakan," ujar jaksa M Rum kepada majelis hakim.

Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi ahli dan saksi meringankan yang diajukan tim pengacara Juard dan Arya. Hingga berita ini diturunkan, persidangan masih berlangsung dengan agenda pemeriksaan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) Thomas Sembiring sebagai saksi meringankan.

Dalam kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi, Arya dan Juard didakwa memberikan hadiah atau janji berupa uang Rp 1,3 miliar kepada Luthfi melalui Ahmad Fathanah. Menurut surat dakwaan, uang Rp 1,3 miliar tersebut diberikan agar Luthfi menggunakan kedudukannya sebagai Presiden PKS untuk memengaruhi pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) agar memberikan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013 untuk PT Indoguna Utama dan perusahaan lain yang masih tergabung dalam grup PT Indoguna. Posisi Luthfi sebagai Presiden PKS dianggap mampu memengaruhi Menteri Pertanian Suswono yang berasal dari partai yang sama.

Adapun Ahmad Zaky dan Achmad Rozi diduga cukup berperan dalam kasus ini. Ada rekaman pembicaraan antara Luthfi dan Rozi yang diputar jaksa KPK beberapa waktu lalu. Menurut rekaman tersebut, Luthfi memerintahkan Elda melalui Rozi untuk menyiapkan data terbaru kebutuhan daging sapi agar Mentan mengeluarkan izin baru. Sementara Zaky pernah disebut meminta fee Rp 2.000 per kilogram terkait kepengurusan kuota impor daging sapi.

Ikuti berita terkait dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com