Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendiri PKS: Kehadiran Fathanah Bisa Bubarkan Partai

Kompas.com - 21/05/2013, 14:48 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Yusuf Supendi, pendiri Partai Keadilan, cikal-bakal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), angkat bicara tentang persoalan yang tengah dihadapi PKS. Menurut Yusuf, eksistensi PKS terancam dengan kehadiran Ahmad Fathanah (AF) yang terus mengungkap kedekatannya dengan para petinggi partai bernapaskan Islam itu.

"Tindakan AF yang mengaku-aku sebagai orang PKS bagaikan halilintar di tengah siang bolong. Pukulan telak bagi PKS dan sulit dielakkan. Masyarakat kian muak dan keberatan menjatuhkan pilihannya pada Pemilu 2014," ujar Yusuf saat dihubungi pada Selasa (21/5/2013).

Yusuf mengaku ironis dengan banyaknya elite PKS yang dipanggil sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Seharusnya, lanjut Yusuf, kader PKS segera melakukan evaluasi secara jujur dan obyektif serta mengambil sikap.

"Bagaimana nasib dakwah jika PKS bubar dengan sendirinya atau dibubarkan masyarakat karena PKS terbukti menerima aliran dana haram atau korupsi. Sungguh akan terjadi inkonsistensi dengan semboyan, partai adalah jamaah, dan jamaah adalah partai," kata politisi yang kini bergabung ke Partai Hanura itu.

Yusuf pesimistis meski sudah berulang kali elite PKS membantah mengenal atau memiliki hubungan dengan Fathanah, fakta persidangan berbicara lain. Hal ini, kata Yusuf, menjadi fakta yang akan sulit terbantahkan.

"Jika dalam persidangan tipikor (tindak pidana korupsi) terbukti adanya aliran dana haram ke elite PKS, bahkan mengalir ke PKS, hal ini menjadi pertaruhan rumit bagi PKS," paparnya.

Seperti diberitakan, dalam kasus suap impor daging sapi ini, Fathanah sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Fathanah diketahui adalah orang dekat Luthfi. Namun, para petinggi PKS membantah mengenal Fathanah, termasuk Presiden PKS Anis Matta yang sempat diperiksa sebagai saksi bagi Fathanah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Nasional
    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Nasional
    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Nasional
    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    Nasional
    Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

    Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

    Nasional
    6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

    6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

    Nasional
    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Nasional
    PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

    PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

    Nasional
    Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

    Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

    Nasional
    Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

    Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com