Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Rp 2 Triliun, Anis Matta: Itu di Luar Imajinasi

Kompas.com - 21/05/2013, 14:36 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta membantah tudingan yang ditujukan terhadap partainya terkait rencana PKS meraup dana kementerian hingga Rp 2 triliun. Menurut dia, selama ini PKS tidak pernah membahas adanya soal pendanaan tersebut.

"Itu beyond imagination," kata Anis singkat seusai bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Selasa (21/5/2013).

PKS, menurut Anis, tidak mengetahui soal pembicaraan mengenai pengumpulan dana antara mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dan teman dekatnya Ahmad Fathanah. "Kalaupun ada pembahasan secara individu (antara LHI dan Fathanah), kami tidak tahu. Kalau sebagai partai, kami tidak pernah membicarakan itu," katanya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menjelaskan, pendanaan partainya murni berasal dari kader. Ia mengatakan, tudingan yang menyudutkan PKS hendak meraup dana kementerian hingga Rp 2 triliun adalah rekayasa untuk menjelekkan PKS. Mahfudz mengungkapkan, sejauh ini tim pemenangan PKS dalam Pemilu 2014 belum membicarakan soal pendanaan partai.

"Saya termasuk orang yang ikut menyusun konsep pemenangan PKS di 2014. Kami bahkan belum bicara sama sekali soal pendanaan, anggarannya," ujar Mahfudz, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2013).

Sebelumnya, tersangka pembobol Bank Jabar, Yudi Setiawan, mengaku menyerahkan uang miliaran rupiah kepada petinggi PKS. PKS mengejar target dana partai triliunan rupiah untuk kampanye Pemilu 2014. Hal ini terungkap dalam laporan utama majalah Tempo edisi pekan ini yang berjudul "Selingkuh Fathanah dan Partai Dakwah".

Yudi mengaku melakukan pertemuan bersama Luthfi pada 12 Juli 2012 dalam perjamuan makan siang di kantor Yudi, Jalan Cipaku I Nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Luthfi saat itu masih menjadi Presiden PKS. Dia ditemani karibnya, Ahmad Fathanah.

Dalam pertemuan itu, Luthfi mengungkapkan, partainya butuh mitra pebisnis guna mengumpulkan dana. Ada papan tulis yang mencatat semua pembicaraan, dan seorang karyawan Yudi yang memotretnya. Di papan tulis itu ada beragam program PKS guna menjaring dana. Pada kolom teratas disebutkan tertulis PKS dan angka Rp 2 triliun. Di sebelahnya ada nama Luthfi dan Hilmi. Berikutnya, pada tiga kolom tertulis masing-masing Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial.

Yudi pun mulai mengikuti proyek di Kementan, yakni pengadaan benih, kopi, dan teh senilai Rp 189 miliar dan alat laboratorium pertanian senilai Rp 100 miliar. Sejak Yudi mengikuti lelang, Luthfi kerap menagih dana. Yudi pun menyerahkan sejumlah uang kepada Luthfi melalui Ahmad Fathanah. Mahfudz menuding semua pengakuan itu hanyalah sebuah rekayasa.

"Menurut saya, ini rekayasa-rekayasa aneh yang saya enggak mengerti. Tapi kok saya menduga dari sejumlah fakta yang diajukan KPK makin memperkuat indikasi saya bahwa memang benar dari enam bulan lalu, PKS sedang ditarget untuk dicari kesalahannya," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

    Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

    Nasional
    Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

    Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

    Nasional
    Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

    Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

    Nasional
    Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

    Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

    Nasional
    TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

    TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

    Nasional
    ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

    ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

    Nasional
    Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

    Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

    Nasional
    Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

    Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

    Nasional
    Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

    Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

    Nasional
    Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

    Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

    Nasional
    Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

    Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

    Nasional
    Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

    Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

    Nasional
    Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

    Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

    Nasional
    Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

    Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com