Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Uang Kami dari Kader-kader

Kompas.com - 20/05/2013, 12:47 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menampik tudingan adanya aliran dana yang masuk dari sektor yang tidak resmi. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengungkapkan, pendanaan partainya murni berasal dari sumbangan dan iuran para kader.

"Partai punya mekanisme sendiri, prinsipnya sakuku-uangku. Selama 15 tahun ini, kami tidak ada korupsi. Fund raising pun berasal dari kemampuan kader," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senin (20/5/2013).

Fahri mengatakan, selama ini keuangan partai belum dikelola dengan baik. Oleh karena itu, muncul kasus-kasus korupsi yang terjadi belakangan ini. Namun, ia memastikan bahwa tidak ada aliran dana ilegal yang mengalir masuk ke dalam partainya.

"Ada juga partai konglomerat yang uangnya semua dari dia. Kalau partai kami kan uang kader-kader," ujarnya.

Jika ada yang berpendapat lain, Fahri menilai itu hanya opini yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Ia juga menyatakan, seorang presiden PKS tidak dituntut untuk mencari dana.

"Tugas presiden tidak ada hubungan dengan fund raising," katanya.

Sebelumnya, tersangka pembobol Bank Jabar, Yudi Setiawan, mengaku menyerahkan uang miliaran rupiah kepada petinggi PKS. PKS mengejar target dana partai triliunan rupiah untuk kampanye Pemilu 2014. Hal ini terungkap dalam laporan utama majalah Tempo edisi pekan ini yang berjudul "Selingkuh Fathanah dan Partai Dakwah".

Yudi mengaku melakukan pertemuan bersama Luthfi Hasan Ishaaq pada 12 Juli 2012 dalam perjamuan makan siang di kantor Yudi, Jalan Cipaku I nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Luthfi saat itu masih menjadi Presiden PKS. Dia ditemani teman karibnya, Ahmad Fathanah.

Dalam pertemuan itu, Luthfi mengungkapkan partainya butuh mitra pebisnis guna mengumpulkan dana. Ada papan tulis yang mencatat semua pembicaraan, dan seorang karyawan bernama Yudi yang memotretnya. Di papan tulis itu ada beragam program PKS guna menjaring dana. Pada kolom teratas disebutkan tertulis PKS dan angka Rp 2 triliun. Di sebelahnya ada nama Luthfi dan Hilmi.

Berikutnya, pada tiga kolom tertulis, masing-masing Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial. Yudi pun mulai mengikuti proyek di Kementan yakni pengadaan benih dan kopi, serta teh, senilai Rp 189 miliar; dan alat laboratorium pertanian senilai Rp 100 miliar. Sejak Yudi mengikuti lelang, Luthfi kerap menagih dana. Yudi pun menyerahkan sejumlah uang kepada Luthfi melalui Ahmad Fathanah.

Baca juga:
Dituding Kejar Dana dari Tiga Kementerian, Ini Tanggapan PKS
Debat Daging di Kamar Luthfi
Hidayat, Tifatul, Luthfi, dan Fathanah Sepesawat dengan Dirut Indoguna
Transkrip Pembicaraan Luthfi dan Fathanah soal 'Fee' Rp 40 Miliar
Fathanah Mengaku Calo Proyek, Sebagian Keuntungan Mengalir ke PKS
Ada Rekaman Fathanah-Luthfi soal 40.000 Dollar AS

Maharany Mengaku Diajak Berhubungan Intim oleh Fathanah

Ikuti berita terkait dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    Nasional
    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Nasional
    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Nasional
    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Nasional
    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Nasional
    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Nasional
    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com