Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituding Kejar Dana dari Tiga Kementerian, Ini Tanggapan PKS

Kompas.com - 20/05/2013, 11:40 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menjelaskan, pendanaan partainya murni berasal dari para kader. Ia mengatakan, tudingan yang menyudutkan PKS hendak meraup dana kementerian hingga Rp 2 triliun dianggapnya rekayasa untuk menjelekkan nama PKS.

Mahfudz mengungkapkan, sejauh ini tim pemenangan PKS dalam Pemilu 2014 belum membicarakan soal pendanaan partai.

"Saya termasuk orang yang ikut menyusun konsep pemenangan PKS di 2014. Kami bahkan belum bicara sama sekali soal pendanaan, anggarannya," ujar Mahfudz, di Kompleks Parlemen, Senin (20/5/2013).

Sebelumnya, tersangka pembobol Bank Jabar, Yudi Setiawan, mengaku menyerahkan uang miliaran rupiah kepada petinggi Partai Keadilan Sejahtera. PKS mengejar target dana partai triliunan rupiah untuk kampanye Pemilu 2014. Hal ini terungkap dalam laporan utama majalah Tempo edisi pekan ini yang berjudul "Selingkuh Fathanah dan Partai Dakwah".

Yudi mengaku melakukan pertemuan bersama Luthfi Hasan Ishaaq pada 12 Juli 2012 dalam perjamuan makan siang di kantor Yudi, Jalan Cipaku I Nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Luthfi saat itu masih menjadi Presiden PKS. Dia ditemani karibnya, Ahmad Fathanah.

Dalam pertemuan itu Luthfi mengungkapkan partainya butuh mitra pebisnis guna mengumpulkan dana. Ada papan tulis yang mencatat semua pembicaraan, dan seorang karyawan Yudi yang memotretnya. Di papan tulis itu ada beragam program PKS guna menjaring dana. Pada kolom teratas disebutkan tertulis PKS dan angka Rp 2 triliun. Di sebelahnya ada nama Luthfi dan Hilmi.

Berikutnya, pada tiga kolom tertulis masing-masing Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial. Yudi pun mulai mengikuti proyek di Kementan yakni pengadaan benih, kopi, dan teh senilai Rp 189 miliar dan alat laboratorium pertanian senilai Rp 100 miliar. Sejak Yudi mengikuti lelang, Luthfi kerap menagih dana. Yudi pun menyerahkan sejumlah uang kepada Luthfi melalui Ahmad Fathanah.

Mahfudz menuding semua perngakuan itu hanyalah sebuah rekayasa.

"Menurut saya ini rekayasa-rekayasa aneh yang saya enggak mengerti. Tapi kok saya menduga dari sejumlah fakta-fakta yang diajukan KPK makin memperkuat indikasi saya bahwa memang benar dari enam bulan lalu, PKS sedang ditarget untuk dicari kesalahannya," katanya.

Baca juga:
Debat Daging di Kamar Luthfi
Hidayat, Tifatul, Luthfi, dan Fathanah Sepesawat dengan Dirut Indoguna
Transkrip Pembicaraan Luthfi dan Fathanah soal 'Fee' Rp 40 Miliar
Fathanah Mengaku Calo Proyek, Sebagian Keuntungan Mengalir ke PKS
Ada Rekaman Fathanah-Luthfi soal 40 Ribu Dollar AS

Maharany Mengaku Diajak Berhubungan Intim oleh Fathanah

Ikuti berita terkait dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com