Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjen Pajak Janji Pecat Dua Pegawai Pajak yang Tertangkap KPK

Kompas.com - 15/05/2013, 20:51 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan akan memecat dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (15/5/2013).

KPK menangkap dua pemeriksa pajak di kantor Direktorat Jenderal Pajak wilayah Jakarta Timur berinisial MDI dan ED. Keduanya tertangkap di halaman Terminal II Bandara Soekarno-Hatta Tangerang sesaat setelah diduga menerima uang dari pegawai perusahaan baja berinisial E.

"Pasti dipecat mulai besok," kata Fuad di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Fuad menyambangi Gedung KPK untuk menggelar jumpa pers bersama terkait penangkapan anak buahnya itu. Ketika ditanya apa solusi Ditjen Pajak menghadapi kenakalan pegawai pajak yang tak pernah selesai, Fuad enggan menjawabnya dulu.

"Nanti saja pas konferensi persnya, jangan sekarang," ucapnya.

Sebelumnya, saat dihubungi wartawan melalui pesan singkat, Fuad membenarkan ada pegawai pajak yang tertangkap KPK.

"Benar sekali, sabar saja nanti KPK akan menjelaskan semuanya," katanya.

KPK menangkap dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak berinisial MDI dan ED. Keduanya tertangkap sesaat setelah diduga menerima uang dari wajib pajak, pegawai perusahaan baja berinisial E, di halaman Terminal III Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Adapun MDI diketahui sebagai pegawai pajak golongan III D, sedangkan ED berpangkat III C.

Bersamaan dengan penangkapan ini, KPK menyita barang bukti uang senilai 300.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 2,3 miliar (kurs Rp 7.800).

KPK juga mengamankan E dan seseorang berinisial T yang diduga sebagai perantara.

Keempat orang tertangkap tangan ini sudah diamankan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam 1 x 24 jam, KPK akan menentukan status hukum empat orang ini apakah menjadi tersangka atau tidak.

Untuk diketahui, bukan kali ini saja KPK menangkap pegawai pajak. Belum lama ini KPK menangkap seorang pegawai pajak, Pargono Riyadi, yang diduga memeras seorang pengusaha sekaligus mantan pebalap, Asep Hendro. Kasus Pargono ini pun berawal dari operasi tangkap tangan KPK. Saat itu, KPK meringkus Pargono sesaat setelah diduga menerima uang di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com