Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis: KPK Tak Tanya Aliran Dana Fathanah ke Pilkada Sulsel

Kompas.com - 13/05/2013, 22:25 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengajukan pertanyaan seputar aliran dana Ahmad Fathanah ke kas Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera untuk mendanai pemenangan Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2013-2018.

"Tidak ditanyakan oleh penyidik, tidak ada, tidak ada," kata Anis di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/5/2013), seusai diperiksa selama kurang lebih tujuh jam.

Anis diperiksa sebagai saksi untuk Ahmad Fathanah yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi. Fathanah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan sejumlah cara, salah satunya mentransfer ke pihak lain. Seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu, Ilham Sirajuddin mengungkapkan adanya aliran dana Fathanah ke kas DPW PKS. Saat Pilgub Sulsel 2013-2018, PKS mengusung Ilham Arif Surajuddin sebagai cagub.

Menurut Anis, dia hanya dicecar pertanyaan penyidik mengenai kebijakan PKS dalam mengambil keputusan seputar pilkada. "Saya jelaskan mekanisme internal di PKS bahwa pilkada itu di PKS, pengambilan keputusan itu bersifat otonomi," ujar Anis.

Menurutnya, semua usulan tentang calon kepala daerah diajukan DPW melalui ketua dakwah yang menjadi koordinator dari DPW. Setelah itu, lanjut Anis, suara dari DPW ini dibawa ke dewan pimpinan pusat (DPP). "Tugas DPP adalah memeriksa apakah mekanisme pengambilan keputusannya sudah benar atau tidak," sambungnya.

Jika proses pengambilan keputusannya sudah dianggap benar, menurut Anis, DPP akan menanyakan kembali kepada DPW apa yang menjadi preferensi mereka. "Setelah itu baru keputusan. Setelah keputusan, seluruh domain pelaksanaan dan implementasinya kembali ke wilayah," kata Anis.

Selain ditanya soal mekanisme pengambilan keputusan pilkada, Anis mengaku dicecar pertanyaan seputar sertifikat tanahnya yang ditemukan penyidik di tas Fathanah saat proses tangkap tangan beberapa waktu lalu. Anis mengaku diperlihatkan salinan sertifikat yang ditemukan penyidik itu. Menurut Anis, Fathanah pernah menawar lahan yang diberikan Anis kepada adiknya, Saldi Matta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

    Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

    Nasional
    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Nasional
    Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

    Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

    Nasional
    Ganjar Bubarkan TPN

    Ganjar Bubarkan TPN

    Nasional
    BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

    BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

    Nasional
    TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

    TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

    Nasional
    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

    Nasional
    Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Nasional
    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Nasional
    Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Nasional
    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Nasional
    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Nasional
    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com