Penembakan Teroris Bukan Pelanggaran HAM

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme Ansyad Mbai menilai, adanya penangkapan teroris pada pekan ini yang berujung dengan tewasnya tujuh orang terduga teroris bukanlah merupakan pelanggaran HAM berat.

"Dalam penanganan terorisme, kita perlu teliti ya melihat pelanggaran HAM. Kalau pelanggaran HAM itu (dilihat) dalam artian pengertian umum, maka tugas kepolisian itu melanggar HAM," kata Ansyad di Jakarta, Sabtu (11/5/2013).

Dirinya menuturkan, publik perlu membedakan tindakan pelanggaran HAM berat dengan upaya penegakan hukum. Menurutnya, yang termasuk di dalam pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan masal (genosida), ethnic cleansing, dan kekerasan terstruktur secara masif oleh negara. Sementara dalam kasus penangkapan terduga teroris, menurutnya, merupakan bagian dari upaya penangkapan penjahat.

"Kalau menangkap teroris dihajar dengan tembakan, dihajar dengan bom. Nah sekarang gimana menangkap orang yang menggunakan senjata dan bom di badannya, apakah dengan cium pipi kanan dan pipi kiri? Enggak jalan. Imbauan persuasif itu nonsense," tegasnya.

Ansyad menambahkan, dirinya menyayangkan adanya upaya kelompok-kelompok tertentu yang meminta agar Densus 88 dibubarkan. Seharusnya, yang harus dibubarkan itu bukanlah Densus 88, melainkan seluruh kelompok radikal yang menjadi otak di balik terjadinya serangkaian kasus terorisme. Menurutnya, ada kepentingan politis di balik permintaan pembubaran Densus 88 tersebut.

"Yang (seharusnya) kita bubarkan itu kelompok radikal yang menginspirasi teroris, kok yang melawan teroris kita bubarkan. Itu terbalik itu untuk kepentingan politik. Hanya mencari popularitas," katanya.