Komisi III: Penanganan Teroris Harus Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Indra mengkritisi operasi penggerebekan sarang terduga teroris yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Mabes Polri. Menurutnya, operasi yang dilakukan oleh pasukan khusus tersebut tergolong lama.

"Saya tidak mengerti ini apakah soal tidak cakap atau ingin mendramatisir. Yang jelas, ini harus ada evaluasi besar-besaran," kata Indra saat ditemui di Kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Jumat (10/5/2013).

Seperti diketahui, Densus 88 melakukan operasi penangkapan terduga teroris di beberapa kota, Bandung, Kendal, dan Kebumen. Hasilnya, 13 orang ditangkap dan tujuh orang terduga teroris tewas di tempat.

Indra mengatakan, Densus 88, yang telah dibekali dengan sistem persenjataan canggih, seharusnya dapat menangkap para terduga teroris tersebut dalam keadaan hidup dalam waktu singkat. "Saya yakin sebenarnya dengan keterbatasn fasilitas yang dimiliki oleh diduga teroris itu, mereka dapat ditangkap hidup-hidup," katanya.

Untuk itu, Indra mengatakan, Komisi III akan memanggil Kapolri Jendral Pol Timur Pradopo untuk mengevaluasi kinerja Densus 88 dalam penanganan teroris. "Sejauh ini, sejak adanya Densus, proses dalam pemberantasan terorisme, (jarang ada) orang yang ditangkap secara hidup-hidup untuk mendapatkan keterangan utuh," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengkritisi operasi yang digelar Densus 88 dalam meringkus para terduga teroris. Menurutnya, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Mabes Polri. Salah satunya, operasi Densus 88 yang digelar dengan durasi yang sangat lama, dengan aksi baku tembak sekitar delapan jam. Menurut Fadli, hal itu patut dipertanyakan, serta perlu dilakukan evaluasi dan audit.

Selain itu, ia juga mempertanyakan apakah operasi tersebut telah sesuai prosedur. Demikian pula dengan penyiaran langsung penyergapan oleh media. "Tak perlu rakyat disuguhkan 'teroristainment'. Berbahaya," kata Fadli, Jumat (10/5/2013).