Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhir Mei, Kasus Cebongan Masuk Peradilan Militer

Kompas.com - 08/05/2013, 17:50 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidikan kasus pembunuhan empat tahanan di Lembaga Permasyarakatan Klas II B Cebogan, Sleman, DI Yogyakarta telah berlangsung lebih dari satu bulan. Proses penanganannya pun dipertanyakan.

Sudah sampai mana proses penyidikan yang dilakukan TNI Angkatan Darat? Kepala Staf TNI AD Jenderal (TNI) Pramono Edhie Wibowo mengatakan, penyidikan masih berlangsung sehingga belum bisa diserahkan ke peradilan militer.

"Masih dalam penyelesaian. Kita berharap akhir bulan bisa kita serahkan (ke pengadilan militer)," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/5/2013).

Pramono mengatakan, laporan terakhir belum ada penambahan tersangka. Mereka yang terjerat, yakni masih tetap 11 anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Ia meminta kepada semua pihak untuk mengikuti proses peradilan yang akan berjalan terbuka.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mempertanyakan penanganan kasus pembunuhan empat tahanan di Lapas Cebongan termasuk pembunuhan anggota TNI di Hugo's Cafe Yogyakarta. Lambannya penanganan perkara tersebut, kata Neta, membuat aksi premanisme kembali marak di Yogyakarta.

Terakhir, dua anggota TNI dikeroyok di Sleman. "Bahaya premanisme di Yogyakarta sudah mencemaskan. Jika tidak segera diatasi, konflik akan kembali terjadi. Bukan mustahil anggota TNI akan turun memburu para preman," kata Neta.

Seperti diberitakan, pembunuhan empat tahanan disebut berlatar belakang jiwa korsa yang kuat terkait pembunuhan Serka Santoso di Hugo's Cafe. Pihak TNI menyebut pembunuhan terjadi secara spontan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Nasional
    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Nasional
    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Nasional
    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Nasional
    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Nasional
    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Nasional
    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com