Ical Setuju Bantuan Langsung Tunai

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical mengaku mendukung rencana pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan. Ical satu pandangan dengan pemerintah bahwa rakyat yang terkena dampak kenaikan harga BBM perlu diberikan bantuan untuk sementara.

Hal itu dikatakan Ical sebelum bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/5/2013). Presiden dan Ical bertemu empat mata membicarakan masalah BBM.

Ical mengaku mendukung rencana kenaikan harga BBM. Pasalnya, kata dia, 80 persen BBM bersubsidi dipakai oleh mereka yang tidak layak menikmati atau kalangan menengah ke atas. Bahkan, menurut Ical, mereka yang mampu tidak layak mendapat subsidi apa pun, termasuk subsidi BBM.

Ical menambahkan, jika kenaikan harga BBM dipukul rata, maka rakyat miskin akan terkena dampak lantaran terjadi gejolak kenaikan harga-harga. Jika kompensasi hanya diberikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur atau beasiswa pendidikan, kata dia, rakyat miskin baru bisa menikmati jangka panjang.

"Jadi harus ada kompensasi jangka pendek, misalnya 4-6 bulan sampai dirasa keseimbangan antara harga dan pendapatan. Apakah nanti BLSM (bantuan langsung sosial masyarakat), apakah tambahan raskin (beras miskin), itu nanti kita diskusikan. Tapi saya tidak menolak harus ada BLSM, yaitu kompensasi yang sangat pendek untuk menahan gejolak kenaikan harga yang akan dirasakan rakyat miskin. Itu yang akan saya sampaikan ke Bapak Presiden dan akan kami diskusikan," kata Ical.

Seperti diberitakan, para politisi Partai Golkar di DPR mengkritik rencana pemberian kompensasi dalam bentuk uang tunai. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso menyebut DPR meyakini rencana pemberian kompensasi uang tunai akan ditolak DPR.

Alasannya, pengalaman kenaikan harga BBM di periode pertama pemerintahan SBY, program kompensasi bantuan langsung tunai (BLT) dipakai untuk kepentingan Pemilu 2009.

"Kalau BLT kecenderungan di DPR tidak setuju karena dikhawatirkan akan jadi ajang opini pencitraan. Itu berkali-kali disampaikan ke pimpinan DPR. Jadi, masalah BLT belum bisa disetujui sepenuhnya," kata Priyo, beberapa waktu lalu.