Jurnalisme Disalahgunakan untuk Rivalitas Politik Pemilik Media

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menilai, beredarnya rekaman pembicaraan di media sosial (youtube) tentang rencana penggunaan frekuensi publik (RCTI) untuk kepentingan politik praktis (Partai Hanura)  mengonfirmasi sekali lagi hilangnya etika dan diabaikannya norma hukum yang mengatur dunia penyiaran. Sebelumnya, menurut AJI, praktik yang sama dipertunjukkan oleh Metro TV yang terafiliasi dengan Partai Nasdem dan TV One yang terafiliasi dengan Partai Golkar.

"Televisi-televisi yang pemiliknya terafiliasi dengan partai politik, juga memenuhi ruang publik dengan iklan-iklan politik yang patut diduga tidak memberikan kesempatan yang sama kepada partai lain," demikian siaran pers AJI yang ditandatangani Koordinator Divisi Penyiaran dan Media Baru, Dandhy Dwi Laksono dan Ketua AJI Indonesia Eko Maryadi yang diterima Kompas, Senin (6/5/2013).

Menurut catatan KPI, demikian siaran pers AJI, dalam periode Oktober-November 2012 saja, grup MNC yang ketika itu pemiliknya masih berafiliasi dengan Partai Nasdem, telah menayangkan iklan Nasdem hingga 350 kali, dengan rincian (RCTI 127 kali, MNCTV 112 kali, dan GlobalTV 111 kali). Sedangkan MetroTV menayangkan iklan Partai Nasdem 43 kali dan tvOne untuk iklan Partai Golkar sebanyak 34 kali dalam periode yang sama.

AJI berpendapat, perilaku partisan stasiun televisi melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang mengatur, lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran. Undang-undang itu juga mengatur, lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran.

"Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan," tulis siaran pers itu.

AJI Indonesia mendesak pemerintah (Kementrian Informasi dan Komunikasi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan juga Dewan Pers untuk mengambil langkah dan menerapkan sanksi tegas, sebagaimana diamanatkan dalam UU Penyiaran 32/2002, P3 SPS 2011, maupun Kode Etik Jurnalistik.

Seperti diberitakan, sebuah video yang diunggah ke Youtube berjudul "Media & Politik 1" kini mulai ramai diperbincangkan di dunia maya. Video itu menampilkan suara disertai teks tentang arahan dari seorang pria. Pria itu memberikan arahan tentang konten media RCTI dan Indovision, keduanya milik bos MNC Grup Hary Tanoedoedibjo yang juga merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Hanura. Rencananya, di kedua media itu akan dimasuki slot kampanye Partai Hanura. (Baca: Strategi Kampanye Hanura di RCTI Beredar di Youtube).