DPR: Izinkan OPM Berkantor, Inggris Ikut Campur Terlalu Jauh

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mendesak pemerintah untuk melayangkan protes keras kepada Pemerintah Inggris. Pasalnya, Prio menilai pemerintah Inggris telah ikut campur terlalu jauh dengan mengizinkan gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) membuka kantor resminya di Oxford.

"Pemerintah harus melakukan protes keras kepada Perdana Menteri dan Ratu Inggris karena ini sudah terlalu jauh ikut campur masalah dalam negeri Indonesia," kata Priyo di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2013).

Politisi Partai Golkar ini sebaiknya fokus menuntaskan permasalahan dalam negeri, termasuk soal gerakan kemerdekaan Irlandia Utara. Terkait hal tersebut, Priyo yakin Pemerintah Inggris akan keberatan jika Indonesia memiliki niat untuk mendukung Irlandia Utara, misalnya mengizinkan gerakan tersebut membuka kantor kemerdekaan Irlandia Utara di Jakarta.

"Saya ingatkan pada Parlemen dan rakyat Inggris, Inggris juga belum selesai dengan Irlandia Utara. Nanti akan saya sampaikan dalam pertemuan Parlemen Sedunia, bersahabat itu mestinya saling hormat-menghormati," ujarnya.

Seperti diberitakan, Pemerintah Inggris secara resmi telah membuka kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford. Pembukaan kantor OPM ini bertujuan memenuhi tuntutan kampanye Papua Merdeka. Inggris berkomitmen untuk terus membantu gerakan OPM ini. Sikap Pemerintah Oxford di Inggris tersebut dinilai mencederai hubungan Inggris yang selama ini terjalin baik dengan Indonesia.

Pemerintah Inggris memang masih mengakui NKRI atas Papua. Namun, pembukaan kantor OPM di Oxford dianggap sikap dualisme yang harus ditentang. Pemerintah diminta untuk tidak permisif dan defensif. Harus ada diplomasi ofensif agar kepentingan nasional bisa diamankan.