Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Ungkap Perbudakan Lainnya

Kompas.com - 06/05/2013, 10:41 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah didesak mengambil langkah lebih serius untuk mencegah dan menindak kejahatan perbudakan di Indonesia. Kasus perbudakan ditengarai tak hanya terjadi di Tangerang, Banten, seperti yang baru-baru ini terungkap.

"Kasus Tangerang menunjukkan bahwa perbudakan modern masih terus berlangsung," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Senin (6/5/2013). Menurut dia, kasus perbudakan adalah fenomena puncak gunung es. Selain kasus yang terungkap di Tangerang ini, ujar dia, perbudakan lain juga masih banyak terjadi.

Seperti diberitakan, kasus perbudakan di Kampung Bayur Opak, Lebak Wangi, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, terungkap. Sebanyak 34 orang menjadi korban penyiksaan oleh seorang bos dan lima orang mandor, di pabrik pengolahan limbah menjadi perangkat alumunium.

Fadli menyinggung data Trafficking in Persons Report tahun 2012 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara sumber utama, tujuan, dan transit bagi perdagangan seks serta pekerja paksa perempuan dan anak-anak. Lebih dari 1,6 juta pekerja ilegal asal Indonesia bekerja di luar negeri. Sebanyak 69 persen di antaranya adalah perempuan, bahkan banyak masih anak-anak.

"Human trafficking adalah kejahatan," tegas Fadli. Sindikat tersebut melakukan perdagangan manusia yang biasanya disalurkan sebagai pekerja seks, perbudakan buruh, atau perdagangan organ tubuh.

Terkait kasus di Tangerang, Fadli menilai aparat hukum telah mengambil langkah tepat dengan memproses secara hukum pemilik pabrik. "Namun, pemerintah harus ada langkah lebih serius mencegah dan menindak kejahatan ini secara sistematis," tegas dia. Pemerintah juga perlu meningkatkan kewaspadaan masyarakat, serta memberikan pelatihan bagi aparat penegak hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com