Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bacaleg Ganda, Nurul Arifin: Yang Nakal Itu Calegnya

Kompas.com - 30/04/2013, 22:02 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekjen Partai Golkar Nurul Arifin menilai, munculnya nama bakal calon anggota legislatif (caleg) ganda bukanlah merupakan kesalahan partai politik peserta pemilu. Kesalahan itu murni dilakukan oleh bakal caleg yang tengah mencoba peruntungan. Komisi Pemilihan Umum pun diharapkan mengambil sikap atas kasus ini.

"Seharusnya yang bertanggung jawab secara moral adalah yang bersangkutan (caleg). Karena saya yakin, partai tidak tahu," kata Nurul seusai menghadiri acara bedah buku Basa-basi Dana Kampanye di Hotel Santika Premiere, Jakarta (30/4/2013).

Secara administratif, anggota Komisi I DPR RI ini mengungkapkan, selama ini parpol hanya menerima berkas yang diserahkan oleh setiap bakal caleg yang akan maju. Parpol tidak pernah melakukan kroscek terhadap setiap calon yang juga maju dari partai lain, berikut juga caleg yang maju dari dapil lain.

"Seribu persen salah orang yang bersangkutan. Karena dia (caleg) pasti ada unsur gambling-nya. Berharap KPU lalai, berharap tidak terdeteksi, dan main dua kaki. Seandainya partai yang satu tidak menerima dia sebagai caleg. Jadi yang nakal itu calegnya," tegasnya.

Ia menambahkan, caleg yang maju di dua dapil yang beda dalam satu partai atau maju dari dua partai berbeda tidak memiliki moral. "Moralnya itu gimana? Itu baru jadi caleg, gimana kalau sudah jadi anggota Dewan?" ungkapnya.

"Injury time"

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Masyarakat untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berbeda pendapat dengan Nurul. Menurutnya, banyaknya kasus bakal caleg ganda yang terjadi merupakan indikasi jika parpol baru mempersiapkan kadernya di saat-saat terakhir (injury time) penyerahan daftar bakal caleg ke KPU.

"Bisa jadi ada kesalahan teknis (karena) proses yang terburu-buru. Pertanyaannya, kenapa tergesa-gesa dan buru-buru? Berarti memang partai (persiapannya) injury time sehingga tidak bisa lakukan kontrol terhadap administrasi partai," katanya.

Namun, Titi juga mempertimbangkan faktor individu caleg. "Mestinya partai terhadap caleg yang dicalonkan lebih dari satu partai, bertindak tegas, karena ini soal loyalitas dan ideologi partai," katanya.

Sebelumnya, Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) menemukan 14 nama bakal caleg yang terindikasi sebagai bakal caleg ganda. Nama mereka terdaftar di dua partai atau dua dapil dalam satu partai. Dari 14 nama tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa menempati posisi teratas penyumbang bakal caleg ganda terbanyak. Selengkapnya tentang berita bakal caleg ganda baca: 14 Nama Bakal Caleg Terindikasi Ganda

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Nasional
    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Nasional
    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Nasional
    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Nasional
    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Nasional
    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

    Nasional
    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    Nasional
    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Nasional
    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com