Soal Susno, Propam Polri Periksa Kapolda Jabar

JAKARTA, KOMPAS.com — Kapolda Jawa Barat (Jabar) Inspektur Jenderal Tubagus Angkawijaya diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Dia diperiksa terkait peran kepolisian dalam upaya eksekusi terpidana korupsi Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji di Bandung.

"Ada tim Propam melakukan pemeriksaan, melihat sejauh mana tugas-tugas kepolisian yang berjalan, khususnya ketika masa akan dilakukannya eksekusi sampai dibawa ke Polda. Apakah ada dugaan pelanggaran prosedur penanganan di sana," terang Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2013).

Boy mengatakan, tim Propam baru melakukan pemeriksaan pada Kamis (25/4/2013). Untuk itu, belum diketahui hasil pemeriksaan tersebut atau indikasi pelanggaran yang dilakukan Kapolda Jabar. "Lihat situasi pemeriksaan di sana. Karena baru hadir kemarin, sampai sekarang kami dapat info ada di Polda Jabar. Sementara belum ada (kesimpulan awal)," kata Boy.

Untuk diketahui, Kapolda Jabar mengaku melindungi mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu saat kejaksaan berupaya melakukan eksekusi, Rabu (24/4/2013). Namun, hal itu dikatakannya sebagai bentuk perlindungan bagi setiap warga negaranya yang meminta perlindungan. Kepolisian yang berjaga di rumah Susno, terang Tubagus Anis, bukan untuk menghalang-halangi eksekusi, melainkan melakukan pengamanan untuk mencegah bentrok antara pihak jaksa dan Susno.

Tim jaksa eksekutor yang mendatangi kediaman Susno di Jalan Dago Pakar Nomor 6, Kelurahan Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, sempat bersitegang karena Susno menolak dieksekusi. Susno akhirnya digiring ke Markas Polda Jawa Barat. Setelah melanjutkan perdebatan eksekusi, pihak kejaksaan akhirnya meninggalkan Markas Polda Jawa Barat pukul 00.15, Kamis (24/4/2013).

Kepolisian mengaku tidak ikut campur dan hanya memfasilitasi tempat perundingan keduanya. Tim jaksa eksekutor akan menjadwalkan ulang penjemputan paksa terhadap mantan Kapolda Jawa Barat itu.

Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak pengajuan kasasi Susno. Dengan putusan ini, Susno tetap dibui sesuai vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tiga tahun enam bulan. Hakim menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Ia sudah tiga kali tak memenuhi panggilan eksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Susno menyatakan dirinya tidak dapat dieksekusi dengan berbagai alasan.

Pertama, dia menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasinya tidak mencantumkan perintah penahanan 3 tahun 6 bulan penjara. Putusan MA hanya tertulis menolak permohonan kasasi dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500.

Alasan kedua, Susno menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta cacat hukum karena salah dalam menuliskan nomor putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan sederet argumen itu, Susno menganggap kasusnya telah selesai.