Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemeriksaan di AS Tak Soal, Hasil Lebih Penting

Kompas.com - 23/04/2013, 22:04 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR yang vokal dalam kasus skandal Bank Century, Bambang Soesatyo, Selasa (23/4/2013), tak mempersoalkan jika pada akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi harus memeriksa mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati di Washington DC, Amerika Serikat.

"Meskipun menimbulkan pro-kontra kenapa KPK yang berangkat ke AS, dan bukan Sri Mulyani yang kembali ke Tanah Air untuk diperiksa, buat saya tidak persoalan. Namun, menurut saya, yang jauh lebih penting adalah substansi dari hasil pemeriksaan Sri Mulyani itu sendiri. Tempat, tidak usahlah dipertanyakan lagi," kata Bambang, Selasa malam ini.

Menurut Bambang, proses dan substansi dari hasil pemeriksaan Sri Mulyani oleh KPK di era kepemimpinan Abraham Samad tak perlu diragukan. "Kalau dulu, waktu Sri Mulyani diperiksa KPK di kantornya, tetapi bukan di era kepemimpinan Abraham Samad seperti sekarang ini, tentu kita bisa mempertanyakan. Tetapi, kalau sekarang, kita tahu siapa Abraham Samad," jelasnya.

Bambang berharap tim penyidik KPK yang berangkat ke AS itu mampu mengungkap tabir kelam dari kejujuran Sri Mulyani mengungkap latar belakang dan peranan masing-masing pihak mengapa bank yang tidak layak atau tidak memenuhi syarat menerima kredit itu akhirnya malah di-bail out.

"Apakah benar penyelamatan Bank Century itu sebagai langkah penyelamatan ekonomi Indonesia, dan bukan menyelamatkan dana para nasabah yang ada di bank tersebut. Lalu, kita juga berharap tim penyidik KPK memperdalam adanya tiga surat Sri Mulyani yang ditujukan kepada Presiden SBY terkait rencana penyelamatan dan laporan soal Bank Century," paparnya lagi.

Terkait pemeriksaan Sri Mulyani, lanjut Bambang lagi, diperkirakan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap mantan Kepala Badan Analisis Fiskal Anggito Abimanyu yang pernah diperiksa KPK. "Menurut Anggito, sebagai pejabat pada waktu itu, dia tidak melihat adanya potensi dampak ekonomi yang sistemik seperti yang dikhawatirkan Bank Indonesia apabila Bank Century ditutup oleh pemerintah, dan bank itu sendiri, menurut Anggito, sebenarnya tidak perlu di-bail out," ujarnya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com