Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Terima 6.576 Bakal Caleg

Kompas.com - 22/04/2013, 20:40 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hingga batas terakhir penyerahan daftar bakal caleg pada pukul 16.00 WIB, Komisi Pemilihan Umum menerima sebanyak 6.576 berkas bakal caleg. Ribuan berkas tersebut berasal dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, dari 6.576 berkas bakal caleg yang diterima KPU, sebanyak 2.434 orang di antaranya merupakan bakal caleg perempuan.

"Bakal caleg laki-laki 4.142 orang," kata Husni, Senin (22/4/2013).

Dari 12 partai politik yang ada, hanya delapan partai yang menyerahkan bakal caleg 100 persen atau 560 orang, yaitu Partai Hanura, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PAN, PPP, PKB, dan Partai Demokrat. "Sementara empat partai yang mengajukan bacaleg kurang dari 100 persen jumlah kursi yakni PDIP, PKS, PKPI, dan PBB," ujarnya.

Dijelaskan Husni, PKS hanya menyerahkan sebanyak 492 bakal caleg, terdiri dari 299 laki-laki dan 193 perempuan. PKPI sebanyak 512 bakal caleg dengan komposisi sebanyak 326 laki-laki dan 186 perempuan. Adapun, PDIP sebanyak 540 bacaleg, terdiri dari 349 laki-laki dan 191 perempuan.

"Sementara itu, PBB mengajukan 552 bacaleg, terdiri dari 344 laki-laki dan 208 perempuan," ujarnya.

Setelah masa penyerahan berkas bakal caleg selesai, KPU akan melakukan verifikasi berkas bakal caleg tersebut. Proses verifikasi akan berlangsung selama 14 hari terhitung sejak 23 April hingga 6 Mei 2013 mendatang. Hasil verifikasi tersebut akan diumumkan kepada partai politik pada tanggal 7-8 Mei 2013.

Setelah hasil verifikasi diumumkan, partai politik diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Batas waktu yang diberikan KPU untuk masa perbaikan itu yakni mulai tanggal 9 sampai 22 Mei 2013. Verifikasi atas perbaikan daftar calon dilaksanakan dari 23 Mei sampai 29 Mei 2013. Penyusunan dan penetapan DCS dilakukan 30 Mei sampai 12 Juni 2013. Sementara pengumuman DCS dilaksanakan 13 sampai 17 Juni 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

    Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

    Nasional
    Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

    Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

    Nasional
    Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

    Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

    Nasional
    MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

    MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

    Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

    Nasional
    Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

    Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

    Nasional
    Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

    Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

    Nasional
    Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

    Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

    Nasional
    Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

    Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

    Nasional
    Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

    Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

    Nasional
    Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

    Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

    Nasional
    Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

    Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

    Nasional
    4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi 'Lahan Basah' Korupsi

    4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi "Lahan Basah" Korupsi

    Nasional
    Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

    Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

    Nasional
    ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

    ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com